Laporan Wartawan Warta Kotalive Dwi Rizki

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baru menjabat beberapa hari, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menjadi sorotan.

Ia memimnta penambahan anggaran Kementerian HAM dari Rp 64 miliar menjadi Rp20 triliun.

Pigai menilai anggaran itu btidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

 "Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden Prabowo Subianto," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.

Pernyataan Natalius Pigai disoroti banyak pihak.

Baca juga: Natalius Pigai Beri Penjelasan soal Minta Anggaran Kementerian HAM Rp 20 T

Satu di antaranya mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal.

Lewat status twitternya @dinopattidjalal pada Rabu (23/10/2024), Dino Patti Djalal mengkritik keras pernyataan Natalius Pigai tersebut.

Pria yang pernah menjabat Duta Besar untuk Amerika Serikat itu menilai pernyataan Natalius Pigai tidak masuk akal.

Dino menilai usulan berpotensi menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas.

Kenaikan anggaran yang drastis ini dianggap tidak mungkin dikabulkan oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, dan DPR.

Proposal semacam ini berisiko tinggi dan berpotensi membuka peluang korupsi.

Para pejabat pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan rencana kebijakan yang memerlukan dukungan anggaran besar.

"Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah yg hal yg tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR krn akan menghamburkan uang negara utk program2 yg tidak jelas dan akan berbuntut korupsi," tulis Dino.