Mengingat Alasan Tak Masuk Akal Hakim Bebaskan Ronald Tannur hingga Berujung Kena OTT Kejagung
Tiga hakim PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur terjaring OTT Kejagung. Awal mulanya dari alasan vonis bebas yang tidak masuk akal.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Whiesa Daniswara
Miras itu, kata hakim, mengakibatkan munculnya penyakit tertentu sehingga korban tewas.
"Kematian Dini bukan karena luka dalam pada hatinya. Tetapi, karena ada penyakit lain disebabkan minum-minuman beralkohol saat karaoke sehingga mengakibatkan meninggalnya Dini," kata Erintuah selaku ketua majelis hakim.
Hakim Dilaporkan ke KY dan MA oleh Keluarga Korban
Buntut vonis yang tidak masuk akal tersebut, keluarga korban pun lantas melaporkan tiga hakim ke Komisi Yudisial (KY) pada 29 Juli 2024 lalu.
Dalam pelaporan ke KY, keluarga Dini yang terdiri dari ayah korban, Ujang dan adik mendiang, Alfika, didampingi oleh kuasa hukum, Dimas Yemahura.
Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka turut melakukan pendampingan.
Dhimas menuturkan pihaknya membawa beberapa barang bukti seperti berkas dakwaan hasil visum Dini yang menunjukan korban bukan tewas akibat mengonsumsi alkohol hingga foto kondisi mendiang saat tewas.
"Bukti-bukti pendukung awal yang kami bawa adalah gambar-gambar yang menunjukkan bahwasanya pertimbangan yang digunakan hakim sudah tidak benar."
"Kedua, kami membawa bukti-bukti berupa dakwaan hasil visum yang dikatakan hasil visum itu tidak menerangkan bahwa (Dini) meninggal karena minum alkohol," katanya di Kantor KY, Jakarta.
Dhimas juga mengatakan pihaknya membawa berkas berupa dakwaan yang menunjukan tidak ada niatan dari Ronald Tannur untuk membawa Dini ke rumah sakit usai dianiaya.
Adapun hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan hakim untuk membebaskan anak anggota DPR dari Fraksi PKB, Edward Tannur tersebut.
Setelah itu, keluarga korban berlanjut melaporkan tiga hakim itu ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) pada 31 Juli 2024.
Dimas menyebut laporan ini merupakan tindak lanjut dari laporan ke KY pada dua hari sebelumnya.
"Kami tambahkan saat ini, kami melaporkan tiga hakim tersebut ke Badan Pengawasan Agung di Mahkamah Agung, ujar Dimas di Kantor Badan Pengawasan MA, Jakarta Pusat.
Pada saat itu, Dimas menuturkan dalam materi laporannya terkait sifat dan etika hakim dalam proses persidangan.
