Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti para menterinya di Kabinet Merah Putih bahwa tidak ada pejabat yang "kebal" dari sanksi. 

Dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana, Prabowo memberikan kewenangan kepada menterinya untuk mencopot pejabat yang dianggap menghambat kinerja atau malah bikin susah. 

Baca juga: Komite II DPD RI Yakin Menteri Maruarar Bisa Wujudkan Program 3 Juta Rumah Prabowo 

"Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang, copot. Dan suruh tinggal di rumah saja, daripada bikin susah kita," kata Prabowo dalam Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

"Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang, copot. Dan suruh tinggal di rumah saja, daripada bikin susah kita," kata Prabowo.

Prabowo juga meminta agar para menteri bersikap lebih berani dalam menjalankan tugas mereka.

Dia menggarisbawahi pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, tanpa ragu-ragu.

"Kalau Anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi," tandas Prabowo.

Tujuan Dibentuk Badan Percepatan Pengetasan Kemiskinan

Sebelumnya dalam rapat tersebut Prabowo membeberkan alasannya membentuk Badan Percepatan Pengetasan Kemiskinan. 

Menurut Prabowo, berdirinya badan ini bertujuan agar kesulitan yang ada dapat cepat diatasi. 

Baca juga: Para Menteri Hari Ini Terbang ke Magelang Pakai Hercules, Pembekalan 4 Hari di Akmil Gunung Tidar

"Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu, di mana ada bottle-neck, di mana ada kesulitan segera kita atasi. Mari lah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," kata Prabowo, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini nantinya akan mempelajari dan memonitor semua program perlindungan sosial dan bantuan supaya tepat sasaran ke golongan masyarakat yang memerlukan bantuan. 

"Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," kata Prabowo. 

Untuk diketahui Prabowo menunjuk Budiman Sudjatmiko menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Sebelumnya, Budiman mengaku telah diberikan mandat oleh Prabowo untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia secara maksimal selama periode 2024-2029.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai lima tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin," kata Budiman.

Budiman menjelaskan badan yang ia pimpin akan berkoordinasi dengan kegiatan pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, hingga Kesehatan.

Dengan koordinasi itu, Budiman menilai mereka akan mendapatkan data-data yang valid dan objektif serta dinamis.