TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, Syafrizal Helmi menilai, respons cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terkait putusan pailit terhadap perusahaan Sritex, sudah tepat.

Menurutnya, komitmen pemerintah terhadap nasib pekerja Sritex yang berpotensi terdampak atas persoalan ini, adalah komitmen yang bagus dalam menjaga stabilitas.

"Ini langkah bijak pemerintah dalam mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK)," kata dia dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Syafrizal menyebut, Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk penyelamatan Sritex yang ditindaklanjuti oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan investigasi dan membuka diskusi dengan kurator terkait persoalan Sritex, sudah tepat.

"Spirit yang ditunjukkan pemerintah dalam upaya menyelamatkan PT Sritex dengan membuka berbagai opsi skema agar aktivitas ekspor-impor tetap berjalan selama proses pemulihan juga sudah tepat," ucapnya.

Lebih lanjut menurutnya, pemerintah harus melanjutkan kebijakan untuk menjaga stabilitas industri tekstil nasional.

Sehingga perusahaan seperti Sritex yang sebenarnya adalah perusahaan besar, bisa kembali bangkit.

Dengan begitu, bisa lebih berkontribusi dalam perekonomian. 

"Kuncinya bagaimana mengevaluasi kebijakan yang mungkin berpengaruh terhadap industri tekstil nasional. Jika kebijakan tersebut ternyata menyebabkan gangguan pada rantai pasokan atau penumpukan kontainer, ini perlu segera dievaluasi untuk memastikan proses ekspor-impor tetap berjalan lancar," pungkasnya.

Adapun Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil keputusan berani bahwa perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, tetap harus beroperasi meski sudah diputuskan pailit.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Sritex tetap berjalan.

Perusahaan tersebut sebelumnya telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Arahannya beliau (Presiden) agar perusahaan tetap berjalan," kata Airlangga usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (29/10/2024).

Pemerintah ingin perusahaan tetap berjalan agar bisa terus berproduksi. Sehingga, puluhan ribu karyawan perusahaan bisa terselamatkan.

"Dengan berproduksi tenaga kerja masih bekerja," katanya.

Pemerintah kata Airlangga sedang menyusun langkah langkah untuk menyelamatkan perusahaan yang memiliki puluhan ribu pekerja tersebut. Untuk tahap pertama Ditjen Bea Cukai akan mengizinkan Sritex melakukan ekspor.

Aturan menyatakan, perusahaan yang dinyatakan pailit sudah tidak bisa melakukan ekspor.

"Tahap sekarang kita monitor dulu yang pertama bea cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat."

" Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," katanya.

Pemerintah kata Airlangga belum sampai pada opsi memberikan dana talangan untuk mempertahankan Sritex. Pemerintah masih melakukan monitoring kondisi perusahaan tersebut.

Baca juga: Said Iqbal Sarankan Presiden Prabowo Ikut Intervensi Hukum ke MA, Batalkan Pailit Selamatkan Sritex

"Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," pungkasnya.