TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak ada angin tak ada hujan, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono tiba-tiba diterpa isu pelengseran. 

Pimpinan Majelis Dewan PPP mendesak Mardiono untuk segera menggelar Muktamar pada awal 2025 mendatang. 

Desakan itu muncul dengan pertimbangan situasi dan kondisi politik nasional.

Permintaan para pimpinan Majelis PPP ini disampaikan lewat surat tertanggal 26 Oktober 2024 yang ditujukan langsung kepada M Mardiono. 

Baca juga: Kepemimpinan Mardiono Dituding Mengalami Disorientasi, Umrah Jadi Alat untuk Ambil Hati Pengurus?

Dalam kopian surat yang dilihat Tribunnews itu, ada lima pimpinan majelis DPP PPP 
yang menandatangani surat tersebut, yakni Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur; Ketua Majelis Syariah, Musthofa Aqil Siroj; Ketua Majelis Pakar, Prijono Tjiptoherijanto; Ketua Majelis Pertimbangan, Romahurmuziy; dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Muhyiddin Ishaq. 

Romahurmuziy ketika dikonfirmasi Tribunnews.com pada Jumat (1/11/2024) membenarkan surat tersebut dikirim kepada Mardiono pada 26 Oktober 2024 lalu. 

Menurut Romahurmuziy atau akrab disapa Romy, surat itu adalah hasil beberapa rapat pimpinan majelis PPP. 

Terdapat 7 poin yang disampaikan oleh pimpinan majelis dalam surat tersebut. 

Romy mengatakan surat tersebut mengingatkan Mardiono selaku Plt Ketua Umum agar segera melakukan persiapan Muktamar mulai November 2024. 

Hal ini karena periodisasi kepengurusan PPP pada 2020-2025. 

"Betul. Itu memang hasil beberapa kali rapat Pimpinan Majelis. Pada intinya, kita mengingatkan Plt untuk segera November ini melakukan persiapan menggelar Muktamar. Karena periodisasi di PPP memang 2020-2025," kata Romy. 

"Ada keperluan segera dilakukan konsolidasi nasional mengingat PPP tak lolos Senayan. Dan ini masa jabatan Plt sudah menyalahi etika organisasi. Karena masa jabatan Plt malah lebih lama daripada Ketua Umum definitif," jelasnya.

Baca juga: Mardiono Berikan Surat Rekomendasi kepada Calon Kepala Daerah PPP: Banyuwangi hingga Tanjungpinang

Dalam surat itu pimpinan Majelis merasa perlu mendesak Mardiono sebab sampai saat ini belum ada kabar resmi kapan Muktamar PPP diselenggarakan. 

Padahal melihat dinamika politik nasional, hampir seluruh partai besar sudah menggelar Muktamar, Kongres, atau Musyawarah Nasional pada 2024 atau pasca-Pemilu. 

"Karenanya melalui surat ini, para Pimpinan Majelis mendesak untuk segera diadakannya Muktamar pada awal tahun 2025 yang akan datang," tulis surat tersebut dalam point keenam.

Pimpinan majelis juga mengingatkan, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, Muktamar diselenggarakan dengan didahului pengiriman bahan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP selambat-lambatnya tiga bulan sebelum penyelenggaraan. 

"Mengingat saat ini sudah di pengujung bulan Oktober 2024, sekiranya 3 bulan dihitung sejak November 2024, maka semestinya Muktamar sudah bisa diadakan pada bulan Februari 2025," bunyi surat itu.

Selain itu, pada poin keenam surat itu, Pimpinan majelis mengatakan perlu mempercepat konsolidasi nasional agar hasil Muktamar segera ditindaklanjuti oleh Musyawarah Wilayah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang, dan Musyawarah Ranting secara estafet dan rampung pada tahun 2025. 

"Dengan demikian diharapkan PPP akan lebih awal menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029 dengan target kembali lolos ke DPR RI," jelas para pimpinan majelis dalam surat itu.

Selain mendorong gelaran Muktamar, pimpinan majelis juga meminta klarifikasi Mardiono karena mendapat aduan dari para kader PPP yang dikenakan biaya atas pencalonannya di Pilkada serentak 2024. 

"Kami mendapat informasi bahwa banyak di antara kader-kader Partai yang juga dikenakan biaya atas pencalonan Pilkada oleh DPP PPP. Karenanya hal ini perlu klarifikasi," tulis surat itu pada point keempat.

Tak hanya itu, pimpinan majelis juga ingin meminta klarifikasi mengapa keputusan bergabungnya PPP ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilakukan tanpa mekanisme musyawarah kerja nasional di internal Partai. 

Apalagi keputusan bergabung hanya disampaikan lewat media. 

"Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari saudara tentang alasan-alasan di balik hal ini. Kami bukan menyoal substansi bergabungnya dengan pemerintah, namun yang kami tanyakan adalah mekanisme bergabungnya Partai yang semestinya didahului dengan musyawarah di antara para Pimpinan Partai," jelas surat itu pada point kelima.

Diketahui, belakangan Mardiono membawa gerbong PPP bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Dimana, dia ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan. 

Padahal pada Pilpres 2024 lalu, PPP mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres bersama PDIP, Hanura, dan Perindo.

Pada poin ketujuh pada surat tersebut, para pimpinan majelis DPP PPP meminta pertemuan dengan Plt Ketum Mardiono untuk membahas masalah tersebut. 

"Para Pimpinan Majelis meminta pertemuan dengan Saudara pada kesempatan pertama, dalam rangka perbaikan partai secara segera dan menyeluruh," tulis para pimpinan majelis.

Hingga kemarin pimpinan majelis belum mendapat tanggapan dari Mardiono atas surat tersebut. 

Tribunnews juga sudah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Mardiono perihal surat tersebut. 

Namun, hingga hingga berita ini ditulis, permintaan konfirmasi itu belum dibalas.

Seorang sumber Tribunnews mengatakan, surat para pimpinan majelis PPP yang ditujukan kepada Mardiono ini bersifat internal Partai. 

Bahkan, sebagian elite PPP tak mengetahui persis isi surat tersebut.

Di sela berhembusnya desakan untuk segera menggelar Muktamar, sejumlah tokoh senior dan para elite PPP dikabarkan berkumpul di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024) malam. 

Sumber Tribunnews itu mengatakan, hampir semua tokoh PPP hadir dalam pertemuan tersebut. 

Namun ia tak merinci momen pertemuan apa sehingga para tokoh PPP tersebut berkumpul. 

Dia hanya mengatakan para tokoh yang hadir di antaranya ada eks Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy, eks Sekjen PPP yang juga Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani, elite PPP Sandiaga Uno, Djan Faridz, serta jajaran Partai berlambang Ka’bah tersebut. 

Sumber tersebut menyebut eks kader PPP yang dipecat oleh Plt Ketua Umum M Mardiono turut hadir dalam pertemuan itu. 

Sedangkan Mardiono sendiri tak terlihat. 

"Semua tokoh PPP hadir di acara, kayaknya sudah konsolidasi Muktamar," kata sumber itu.

Dalam pertemuan itu, sumber mengungkapkan bahwa para tokoh dan elite PPP itu saling berkelakar satu sama lain soal posisi Ketua Umum PPP selanjutnya. 

"Ya saling bercanda satu sama lain, ‘kamu besok jadi ketum ya’, ‘jangan saya, Bapak saja’," ungkap sumber itu menceritakan pertemuan tersebut.

Sumber juga mengatakan dalam pertemuan itu ada pembahasan jika sedianya Muktamar yang bakal digelar pada Februari 2025 untuk dipercepat. 

Namun, hal itu belum dapat dipastikan sebab mekanisme Muktamar belum dibahas secara detail.

Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews, Mardiono dikabarkan akan mengumpulkan pengurus harian (PH) PPP untuk rapat persiapan Muktamar pada 2 atau 3 November. 

Namun, hal itu belum bisa dipastikan sebab surat undangan rapat PH belum terbit hingga Jumat kemarin.

Mardiono Dinilai Gagal Pimpin Partai

Terpisah, tokoh senior PPP Hasan Husairi Lubis setuju dengan langkah yang dilakukan oleh para pimpinan majelis PPP yang mendesak agar Plt Ketum M Mardiono segera mempersiapkan Muktamar. 

Dia menilai Mardiono telah gagal memimpin Partai berlambang Ka’bah tersebut di Pemilu 2024. 

Apalagi, PPP gagal lolos ke Parlemen Senayan untuk pertama kalinya dalam sejarah partai ini berdiri. 

"PPP gagal di tangan Mardiono, sepatutnya dia mundur dan segera laksanakan Muktamar PPP," kata Hasan Husairi kepada Tribunnews, Jumat (1/11/2024).

Pria yang akrab disapa Uchen ini menambahkan, gelaran Muktamar sedianya bisa dipercepat sebelum bulan Ramadan tahun 2025. 

Dia beralasan, percepatan Muktamar ini untuk memberikan waktu bagi ketua umum terpilih berikutnya mempersiapkan partai menghadapi Pemilu 2029, mendatang. 

"Agar ada waktu untuk Ketua Umum melakukan konsolidasi total untuk menghadapi Pemilu 2029," jelas mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PPP ini. (Tim Liputan Khusus Tribun Network/yud/dod)