TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyoroti masalah polusi udara yang memburuk di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Padahal, menurut Eddy, lingkungan sehat dan udara yang bersih adalah hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

“Amanat pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang sehat adalah hak warga negara. Karena itu tugas kami di MPR RI untuk memperjuangkan hak masyarakat untuk lingkungan yang sehat dan udara yang bersih,” kata Wakil Ketua MPR RI itu, Sabtu (2/11/2024).

Baca juga: PDPI Usulkan Pemerintahan Baru Prioritaskan Masalah Polusi Udara di Indonesia

Hal ini disampaikan Eddy Soeparno di hadapan Civitas Academica IPB dalam Program Aspirasi Masyarakat (ASMAS) di Sekolah Vokasi IPB, Kota Bogor. Hadir sebagai pembicara lainnya adalah Kaprodi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB Dr. Beata Ratnawati.

Eddy melanjutkan, dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi dari Presiden Prabowo yang mencapai 8 persen maka membutuhkan sumber energi yang besar.

Di sisi lain penggunaan energi fosil berdampak pada lingkungan dan berpotensi semakin meningkatkan polusi udara

“Sampai saat ini Jakarta hampir selalu masuk dalam 5 besar kota dengan kualitas udara terburuk. Bahkan Kota Bogor ini yang biasanya sejuk dan dingin juga mengalami kenaikan suhu dan tercatat pada 21-22 Oktober suhu di Kota Bogor mencapai 35,3 – 35,5 derajat celcius,” lanjutnya.

Karena itu melalui perjuangan di parlemen, Eddy yang juga Waketum PAN ini terus menyuarakan pentingnya memperbesar bauran energi terbarukan dalam penggunaan sumber energi di Indonesia.

“Kami mendukung penuh target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Salah satu bentuk dukungan kami adalah terus mengupayakan pengesahan RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang telah masuk tahap final dan siap disahkan,”

“Sebagai Pimpinan MPR RI maupun Anggota Komisi XII DPR RI terus memperjuangkan percepatan transisi energi menuju energi terbarukan, remisi emisi karbon dan mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan energi,” lanjutnya.

Baca juga: Atasi Masalah Polusi Udara, Pemerintah Dorong Kebijakan Berbasis-Bukti

Secara khusus, Eddy mengajak IPB untuk bersinergi dengan MPR RI dalam memperjuangkan energi bersih dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Bentuk sinergi diantaranya masukan kebijakan (policy brief) hingga strategi implementasi yang tepat.

“Sebagai Pimpinan MPR siap menjadi menjembatani agar pemerintah memperkuat kolaborasi dengan kampus agar kebijakan pemerintah sepenuhnya merupakan research-based. Apalagi kampus seperti IPB merupakan pusat inovasi dan riset dalam isu lingkungan dan energi terbarukan,” katanya.