VIDEO Kala Tom Lembong Siap Melawan Lewat Praperadilan: Tegaskan Tak Terima Fee dari Impor Gula

"Terus terang konstruksi hukum kasus tersebut masih cukup sumir atau abstrak dimata publik," kata Habiburokhman, dalam keterangannya pada Jumat (1/11/2024).

Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan Kejagung agar penanganan kasus tersebut tak terkesan mengkriminalisasi kebijakan.

"Banyak yang bertanya kepada saya apakah kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai mengkriminalkan kebijakan," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman khawatir, tanpa penjelasan yang jelas dan detail, penyelidikan kasus ini bisa memicu spekulasi bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik tertentu. 

Dia menegaskan, pelaksanaan penegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintah.

"Kita memerlukan persatuan nasional yang kuat, dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum," tegas Habiburokhman.(*)