TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polkam Budi Gunawan berjanji untuk memperbaiki sistem nanajemen aduan masyarakat di Kompolnas.

Ia mengatakan sistem pengaduan masyarakat di Kompolnas perlu dibenahi di antaranya karena saat ini pengaduan-pengaduan atau komplain pada Kompolnas sangat banyak bahkan overload.

Dengan demikian, kata dia, perlu ada penguatan-penguatan dalam penanganan komplain.

Hal itu disampaikannya saat konferensi pers usai memimpin rapat perdana Kompolnas RI di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat pada Senin (11/11/2024).

"Semua komplain, pengaduan pasti akan kami respons dengan cepat dan dengan baik. Makanya perlu pembenahan tadi yang kami sampaikan. Sistem manajemen komplain itu akan kami perbaiki, kita modernkan," ujar Budi Gunawan.

"Karena selama itu belum diperbaiki, ya pasti responsnya kan lambat. Termasuk juga pembagian zona penugasan, sistem monitoring evaluasi juga harus kami benahi semuanya," ungkapnya.

Ia mengatakan manajemen aduan masyarakat di Kompolnas akan  ditingkatkan kemampuannya dengan cara memodernisasi sistemnya.

Dengan demikian, harapannya kepercayaan publik menjadi terbangun.

"Sehingga trust ini terbangun karena respons kita menjadi cepat dan lebih tuntas dalam penanganannya," kata Budi Gunawan.

Baca juga: Dilantik Jadi Ketua Kompolnas, Budi Gunawan Gerak Cepat Jalin Koordinasi Dengan Polri

Selain itu, Kompolnas akan melakukan pembenahan organisasi yang fokus pada program prioritas presiden.

Program prioritas presiden, ungkapnya, mencakup pengawasan pada sejumlah aspek.

"Aspek penanganan pemberantasan judi onilne, kemudian korupsi, penyelundupan, kasus-kasus siber, dan narkoba termasuk Pilkada serentak," ujar Budi Gunawan.

Selain itu, lanjutnya, Kompolnas akan melakukan modernisasi cara kerja dan pengawasan.

Di bidang strutktur, menurutnya saat ini masih banyak sarana dan prasarana yang masih minim dan sangat terbatas. 

"Sehingga perlu penguatan-penguatan, penambahan, dan pengembangan baik itu sarana di bidang infrastruktur, mobilisasi, dan juga lainnya," ungkap Budi Gunawan.

Budi juga menanggapi pertanyaan wartawan agar strategi Kompolnas bisa lepas dari stigma menjadi "juru bicara Polri".

Ia menjawab caranya adalah dengan bekerja profesional. 

Untuk itu, ia berharap Kompolnas mampu memperkuat aspek pengawasan eksternal sehingga Polri akan semakin profesional dan lebih dicintai oleh masyarakat ke depan.

"Ya kalau Kompolnas kan bekerja profesional. Kita profesional saja. Tapi tujuan ujungnya kan memang untuk meningkatkan profesionalisme Polri dan kemudian Polri betul-betul bisa ditegakkan dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan perannya sehingga Polri semakim dicintai dan dipercaya oleh masyarakat," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Anggota Kompolnas sendiri terdiri dari tiga unsur.

Unsur pemerintah yaitu dirinya yang merupakan Menkopolkam sebagai Ketua Kompolnas, Mendagri Tito Karnavian sebagai Wakil Ketua Kompolnas, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebagai Anggota Kompolnas.

Kemudian, tiga orang dari pakar kepolisian sebagai anggota Kompolnas yakni Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Ida Oetari Poernamasasih, dan Dr Supardi Hamid.

Selanjutnya, tiga lagi dari tokoh masyarakat sebagai anggota Kompolnas, di antaranya Gufron, Muhammad Choirul Anam dan Dr Yusuf.

Dalam konferensi pers tersebut, hanya dua orang yang tidak tampak yakni Tito Karnavian dan Supratman Andi Agtas.