TRIBUNNEWS.COM - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengomentari penangguhan gelar doktor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia oleh Universitas Indonesia (UI).

Juru Kampanye JATAM, Alfarhat Kasman mengatakan langkah UI menangguhkan gelar doktor Bahlil memang harus dilakukan.

Pasalnya, Kasman menganggap saat Bahlil diluluskan, justru banyak masalah yang dihadapi oleh UI.

"Penangguhan gelar doktoral Bahlil memang sudah seharusnya dilakukan mengingat ada begitu banyak masalah yang ditimbulkan dari kelulusan Bahlil di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI sendiri."

"Termasuk dugaan perjokian serta klaim terhadap UI menjadi institusi pendidikan yang hadir untuk melayani kekuasaan politik yang sangat kotor," jelasnya kepada Tribunnews.com, Rabu (13/11/2024).

Kasman juga menyebut penangguhan gelar doktor Bahlil diduga kuat lantaran disertasi miliknya hasil perjokian.

Dia mengungkapkan hal itu berdasarkan pencatutan JATAM dalam disertasi Bahlil.

Kasman menuturkan sebenarnya JATAM memang sempat dijadikan sebagai narasumber oleh seseorang bernama Ismi Azkya yang mengaku menjadi peneliti di Lembaga Demografi UI.

Baca juga: 4 Fakta Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Ditangguhkan, UI Minta Maaf

Namun, imbuhnya, segala keterangan dari JATAM yang disampaikan kepada Ismi ternyata digunakan untuk kepentingan disertasi Bahlil.

"Kami secara tegas mengatakan disertasi Bahlil tidak murni dikerjakan oleh Bahlil sendiri. Faktanya sudah ada ketika Ismi Azkya datang menemui kami untuk kepentingan penelitian dan dia mengatakan untuk kepentingan penelitian pribadi," jelasnya.

"Tapi nyatanya keterangan-keterangan yang kami sampaikan persis dengan apa yang dikutip dalam disertasi Bahlil," tegas Kasman.

Dia juga menuturkan setelah JATAM mengetahui keterangan pihaknya digunakan untuk kepentingan disertasi Bahlil, Ismi memblokir kontak dirinya.

"Bahkan Ismi sekalipun setelah saya konfirmasi terkait hal ini, nomor saya langsung diblok," katanya.

Kasman pun menuntut kepada UI agar disertasi Bahlil yang keterangannya bersumber dari JATAM dihapus.

Selain itu, dia juga berharap agar gelar doktor Bahlil tidak hanya ditangguhkan, tetapi dibatalkan.

Tak cuma itu, Kasman menginginkan adanya audit menyeluruh terkait pemberian gelar doktor kepada para pejabat negara dari UI.

"Jangan sampai praktik seperti ini tidak hanya dilakukan oleh Bahlil, tetapi ada banyak pejabat negara yang lulus dengan praktik kotor untuk melayani kekuasaan seperti ini," tegasnya.

Gelar Doktor Bahlil Ditangguhkan, UI Minta Maaf

Sebelumnya, UI mengumumkan penangguhan gelar doktor atau S3 dari Bahlil yang merupakan lulusan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

Berdasarkan rilis pers yang diterima Tribunnews.com, keputusan ini diambil setelah adanya rapat empat organ UI yang digelar pada Selasa (11/11/2024).

"Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik," demikian pernyataan UI dikutip pada Rabu (13/11/2024).

 UI pun meminta maaf atas diluluskannya Bahlil Lahadalia dalam program doktor SKSG. Pihak kampus bakal mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal serupa tidak terjadi lagi.

"UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL, mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG."

"UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika," jelasnya.

Secara keseluruhan, UI pun melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola program doktor di SKSG.

Tim investigasi pun diturunkan untuk melakukan audit terkait penyelenggaraan proses akademik di SKSG.

"Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian," jelas UI.

Selama proses investigasi berlangsung, UI juga memutuskan untuk menunda penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor SKSG.

Tak cuma itu, buntut dari disertasi Bahlil ini, Dewan Guru Besar (DGB) UI bakal melakukan sidang etik terkait proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor SKSG.

"Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Gelar Doktor Bahlil Lahadalia