Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta adanya kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam menjaga aset negara agar tidak pindah tangan ke korporasi atau individu.

Nusron menyatakan agar aset negara khususnya tanah tidak secara gampang diambil alih oleh mafia.

"Kami meminta kepada Bapak-Bapak sekalian, sinergi ini untuk yang paling utama adalah mengamankan aset-aset negara, wabilkhusus aset-aset negara yang sudah tercatat menjadi BMN, barang milik negara," kata Nusron saat sambutannya di Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2024, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Kata dia, beberapa kementerian atau lembaga yang paling terkait yakni TNI, Polri maupun Kejaksaan untuk bisa terlibat dalam penjagaan aset negara itu.

Baca juga: Memprihatinkan, Setiap Persoalan Sengketa Tanah, 60 Persen Libatkan Oknum ATR/BPN

"Apakah itu asetnya TNI, apakah itu asetnya polisi, apakah itu asetnya kementerian yang lain yang akibat ulah-ulah tertentu dan oknum-oknum tertentu banyak sekali kemudian beralih ke pemilikan menjadi miliknya korporasi maupun miliknya individu-individu," ujar dia. 

Keterlibatan berbagai pihak itu diyakini Nusron akan lebih efisien dilakukan dalam upaya memberantas mafia tanah.

Pasalnya, dalam upaya tersebut tidak hanya sebatas jajaran ATR/BPN saja yang melakukan kerja, perlu ada kolaborasi dengan instansi atau lembaga terkait.

"Kami tidak yakin kalau itu semua bisa berhasil, kalau tidak ada kolaborasi kalau bahasa kasarnya kong-kali-kong antara pihak internal oknum BPN juga internal instansi yang lain termasuk juga internal, mohon maaf, pihak-pihak yang terkait seperti lembaga peradilan dan sebagainya," ujar dia.

Atas hal itu, dinilai tepat permohonan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar pihaknya hari ini.

Pasalnya dalam agenda ini, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala BIN Herindra, Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada.

"Mohon kalau bisa ini menjadi konsensus yang serius dan perhatian yang serius jangan sampai aset-aset negara ini berkurang apalagi diserobot oleh pihak-pihak yang lain. Ini yang harus kita amankan," tandas dia.