TRIBUNNEWS.COM - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengapresiasi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto di Leaders Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2024 di Lima, Peru pada beberapa waktu lalu.

Dalam forum itu Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdagangan antarnegara yang terbuka, teratur, dan adil.

Merespons hal ini, Achmad menilai Indonesia berpotensi menjadi pelopor perdagangan dunia yang lebih adil. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat kebijakan nasional yang sejalan dengan komitmen global.

"Dengan memperkuat kebijakan nasional, memainkan peran aktif dalam diplomasi global, dan menjaga konsistensi dalam forum internasional, Indonesia dapat memimpin perubahan menuju dunia yang lebih adil," ujar Achmad kepada wartawan, Senin (18/11).

Menurut dia upaya ini dapat mencakup penguatan sektor domestik seperti UMKM dan industri dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi penonton di pasar internasional.

Baca juga: Bertemu Sekjen PBB di Brasil, Prabowo Bahas Kemerdekaan Palestina hingga Perubahan Iklim

Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan daya saing melalui teknologi, efisiensi logistik, dan akses pembiayaan bagi usaha lokal. Dengan diperkuatnya kemampuan domestik, maka akan berdampak pada semakin kuatnya posisi Indonesia dalam perdagangan global.

Di sisi lain, tantangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina dan tragedi Gaza menunjukkan bahwa sistem dunia saat ini rentan terhadap ketidakstabilan. Indonesia, dengan prinsip "bebas aktif," memiliki legitimasi untuk memainkan peran mediator dalam menyelesaikan konflik global secara damai.

Dengan demikian, keberhasilan Indonesia dalam menyuarakan perdagangan yang adil di APEC harus diikuti dengan konsistensi dalam forum internasional lainnya, seperti G20, ASEAN, dan PBB.

"Dengan menjaga konsistensi ini, Indonesia dapat memastikan bahwa agenda keadilan perdagangan tetap menjadi prioritas utama," katanya. 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dunia membutuhkan sistem yang tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi, tetapi turut mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan.

Menurutnya, perdagangan bebas yang adil harus memberikan akses yang sama bagi semua negara, tanpa hambatan proteksionis yang merugikan negara kecil. Sistem yang transparan dan terorganisasi dengan baik dapat menciptakan keadilan dalam pembagian manfaat perdagangan, termasuk akses terhadap teknologi, pasar, dan pembiayaan.

Kerja sama dengan negara-negara ASEAN, China, dan India dapat menciptakan pasar alternatif yang lebih inklusif. Indonesia juga harus memanfaatkan revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas akses pasar internasional.

"Pernyataan Presiden Prabowo di APEC 2024 adalah langkah positif. Indonesia perlu melampaui retorika menuju implementasi nyata. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia-Pasifik, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam menciptakan sistem dunia baru yang lebih inklusif dan merata," imbuhnya.