Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Wamenhut Sulaiman Umar menjalani rapat kerja perdana bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). 

Dalam rapat kerja perdana ini, Raja Antoni meminta adanya tambahan anggaran belanja negara untuk Kemenhut sebesar Rp 3,67 triliun untuk tahun 2025. 

Sebelumnya anggaran belanja bagi Kemenhut ditetapkan Rp 5,1 triliun.

“Perkenankan kami mengusulkan tambahan anggaran bapak ibu sekalian, untuk tahun 2025 sebesar Rp3,67 triliun,” ujar Raja Antoni dalam paparannya.

Anggaran belanja sebesar Rp 5,1 triliun itu diperuntukan untuk tiga program yakni dukungan manajemen Rp 3,3 triliun, pengelolaan hutan berkelanjutan Rp1,6 triliun, dan program pendidikan serta pelatihan vokasi Rp 112,9 miliar.

Sedangkan tambahan anggaran belanja yang diusulkan sebesar Rp 3,67 triliun diperuntukan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor kehutanan. 

Baca juga: Menhut - Menhan Sepakat Pinjamkan Hutan Buat Latihan Prajurit TNI Sekaligus Upaya Lindungi Kawasan

Kemenhut telah menyusun rencana kerja tahun anggaran 2025 untuk mendukung Asta Cita tersebut.

Di antaranya terkait swasembada pangan yakni penyediaan lahan untuk food estate, pengembangan SDM dan pendidikan yakni menjadikan sekolah menengah kejuruan kehutanan menjadi unggulan hingga afirmasi pendidikan sekolah negeri kehutanan gratis untuk anak-anak petani hutan.

Kemudian melakukan digitalisasi seluruh layanan perizinan di lingkungan Kemenhut, pembayaran nontunai pada penerapan tarif baru wisata di 57 kawasan taman nasional, 134 wisata alam, dan 85 suaka margasatwa untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga alokasi anggaran belanja berbasis masyarakat.

Baca juga: Diperintah Prabowo, Menhut Mulai Rumuskan Peta Jalan Reforestasi 12 Juta Hektare Hutan Gundul

Raja Antoni optimistid sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan akan membawa banyak manfaat di kemudian hari.

Mulai dari membantu terwujudnya kedaulatan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tepian hutan.

“Kami sangat optimis bahwa sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi pendorong dalam kedaulatan pangan nasional, menjaga sumber daya air, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tepian hutan,” katanya.