TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, mendesak Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) segera direvisi agar perizinan tambang bagi rakyat bisa lebih sederhana. 

Jalal mengungkapkan, saat ini masyarakat sering kali tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam sektor pertambangan akibat proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit.

Lebih lanjut ia menyoroti ketidakadilan yang terjadi, yakni saat prosedur pengajuan perizinan antara pemilik modal besar dan masyarakat kecil diperlakukan sama.

Padahal, keduanya memiliki kemampuan finansial dan skala usaha yang sangat berbeda.

"Ini sudah terasa tidak adil. Sekarang banyak penambangan ilegal karena izin yang sulit didapatkan. Akhirnya, ini menjadi sarang pungli dan korupsi, yang justru menguntungkan oknum tertentu, sementara negara tidak mendapatkan apa-apa," tambahnya lagi.

Selain itu, imbuh Jalal, dengan memberi legalitas kepada penambang rakyat, potensi pendapatan negara justru bisa meningkat.

"Jika dilegalkan, otomatis potensi pendapatan negara akan naik dan terkontrol dengan baik. Negara bisa menarik PNBP, pajak, atau retribusinya. Ini yang perlu dipertimbangkan dengan lebih baik oleh pemerintah," tegasnya lagi.

Dalam kesempatan yang berbeda, Jalal juga mengkritik sikap Kementerian Keuangan yang tetap berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada awal tahun 2025 mendatang.

"Pemerintah seharusnya tidak perlu buru-buru menerapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Saat ini situasi ekonomi masyarakat sangat sulit dan daya beli benar-benar menurun. Menaikkan tarif PPN sama artinya dengan memukul situasi perekonomian masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja," kata Jalal.