TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG  - Setara Institute bersama Koalisi Aspirasi Jawa Barat menyelenggarakan "workshop" bertajuk, "Komunikasi Strategis untuk Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi", Selasa-Rabu (19-20/11/2024) di Bandung, Jabar. 

Workshop atau lokakarya ini diikuti oleh berbagai komunitas dan organisasi masyarakat sipil di Jabar yang aktif dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, komunitas keagamaan, penyandang disabilitas, serta penggerak isu kesetaraan dan keragaman gender.

"Komunikasi strategis menjadi pendekatan penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kemampuan untuk melakukan kampanye inklusif dan advokasi kebijakan yang berdampak merupakan pilar utama dalam memastikan isu-isu kelompok rentan didengar, dipertimbangkan, dan diintegrasikan dalam pembangunan daerah," kata Peneliti Setara Institute Merisa Dwi Juanita dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/11/2024).

Selama workshop, kata Risdo Maulitua dari Koalisi ASPIRASI Jabar menambahkan, para peserta juga melakukan praktik langsung dalam pembuatan konten kampanye yang inklusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang, serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait isu-isu inklusi kelompok rentan yang akan terus diperjuangkan untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Jabar yang inklusif.

Menurut Risdo, rekomendasi kebijakan tersebut dituangkan ke dalam delapan poin berikut. 

Pertama, memastikan seluruh aparat pemerintahan daerah di Jabar mengadopsi perspektif inklusif dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan layanan publik yang adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, disabilitas atau kesehatan.

Kedua, mendesak pemerintah untuk melakukan revisi atau pencabutan aturan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama, etnisitas, gender, disabilitas, atau kondisi kesehatan.

Ketiga, mendorong pemerintah untuk bersikap tegas dalam menjaga kebebasan beragama dan memastikan kerukunan antarumat beragama di Jabar melalui penghapusan diskriminasi terkait pendirian rumah ibadah, kegiatan keagamaan, persekusi, "bullying" (perundingan)di sekolah, serta pemenuhan hak sipil penghayat kepercayaan dan kelompok agama minoritas.

Keempat, mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas beserta implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas yang menjamin 22 hak penyandang disabilitas serta memastikan kebijakan berbasis kesetaraan yang melibatkan kelompok disabilitas dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Kelima, mendorong akselerasi penyusunan RAD Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang menjamin hak perempuan, khususnya perempuan rentan, dalam aspek politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.

Keenam, membangun kultur inklusif melalui pendidikan dengan mengedepankan pencegahan terhadap bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual, serta menumbuhkan semangat inklusif di kalangan siswa.

Ketujuh, mengawal pemerintah untuk memprioritaskan permasalahan kritis yang dihadapi oleh kelompok rentan, seperti penanggulangan HIV/AIDS, kematian ibu dan anak, stunting (gagal tumbuh kembang), perdagangan orang, penggusuran dan isu lainnya.

Kedelapan, mendorong pelibatan masyarakat terutama dalam perumusan program pemerintah terutama untuk isu kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan disabilitas untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak, serta sumber daya dan anggaran digunakan secara maksimal demi kemaslahatan masyarakat Jabar.

Rekomendasi kebijakan ini, kata Risdo, akan disampaikan langsung dalam acara "Ngariung Bersama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat", yang akan berlangsung Kamis (21/11/2024) ini. 

"Diharapkan rekomendasi tersebut didengar secara langsung dan menjadi prioritas dalam program calon gubernur dan wakil gubernur terpilih demi mewujudkan masyarakat Jabar yang inklusif," tandasnya.