TRIBUNNEWS.COM - Seorang penyidik dari Polrestabes Semarang melakukan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkynanta Oktafandy (16) pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Menurut Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menuturkan penembakan terhadap Gamma tersebut lantaran polisi hendak diserang saat melerai tawuran yang terjadi di kawasan Perumahan Paramount, Semarang Barat.

"Saat anggota melintas, melihat dua kelompok tawuran, ia mencoba melerai. Namun, anggota itu malah diserang hingga akhirnya mengambil tindakan tegas," ujar Irwan pada Senin (25/11/2024) malam di Mapolrestabes Semarang.

Selain itu, Irwan juga menyebut bahwa Gamma merupakan anggota gengster 'Pojok Tanggul' yang ikut dalam tawuran tersebut.

Namun, pernyataan Irwan itu dibantah oleh satpam di perumahan itu dan pihak SMKN 4 Semarang.

Satpam menyebut rekannya yang berjaga pada saat malam kejadian mengaku tidak melihat adanya tawuran.

Dia menegaskan, jika memang terjadi tawuran, maka dirinya memastikan akan melapor ke atasannya.

"Tidak ada tawuran di sini. Rekan saya yang bertugas malam juga memastikan tidak ada kejadian seperti itu. Kalau ada tawuran, kami pasti tahu dan melapor ke atasan," ujar satpam yang enggan disebutkan namanya.

Sementara, staf kesiswaan SMKN 4 Semarang, Nanang Agus B, membantah bahwa siswanya tersebut adalah anggota gengster.

Dia menegaskan Gamma yang juga merupakan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) itu merupakan siswa yang berprestasi.

"Kalau korban tergabung dalam gangster, kami tidak tahu. Tapi dari rekam jejaknya, dia itu anak yang baik dan berprestasi. Jadi, kesimpulan kami, kecil kemungkinan dia terlibat gangster," terangnya.

Baca juga: Polisi R, Pelaku Penembakan Siswa SMK di Semarang, Kini Diperiksa Propam Polda Jateng

Terkait kejadian ini, muncul desakan dari beberapa pihak agar adanya perubahan prosedur tetap (protap) dalam penggunaan senjata oleh polisi.

Selain itu, adapula desakan agar polisi yang bertugas di lapangan memakai kamera tubuh atau body cam berkaca dari kasus ini yang terdapat berda versi terkait kronologinya.

Pertanyakan Protap Penggunaan Senjata hingga Perlunya Investigasi

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengungkapkan perlunya penerapan protap yang sesuai ketika polisi melakukan tindakan seperti tembakan.

Dia mengatakan protap tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

"Ada Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi prinsip-prinsip HAM dalam tindakan Polri," jelasnya kepada Tribunnews.com, Selasa (26/11/2024).

Bambang menjelaskan dalam penggunaan senjata api (senpi) oleh polisi harus melalui tahapan tertentu seperti melakukan tembakan peringatan ke udara hingga tembakan untuk melumpuhkan dan bukan mematikan.

Dalam kasus ini, Bambang mempertanyakan apakah polisi yang menembak Gamma tersebut telah melalui tahapan tersebut.

Selain itu, dia juga mempertanyakan seberapa berbahayanya ancaman yang dialami polisi tersebut hingga perlu melakukan penembakan.

Dia menilai hal tersebut perlu diinvestigasi dengan melibatkan pihak eksternal seperti Komnas HAM.

"Pernyataan sepihak dari kepolisian tentu akan diragukan masyarakat karena akan bias kepentingan."

"Makannya pihak eksternal yakni Komnas HAM harusnya segera terjun untuk melakukan investigasi untuk mendapat informasi atau bukti yang lebih obyektif," jelasnya.

Sementara, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menilai bahwa berkaca dari kasus ini, perlunya perubahan aturan terkait penggunaan senjata oleh polisi.

"Protap tentang penggunaan senjata ini yang perlu diperketat atau direvisi agar tidak terjadi atau menghilangkan adanya potensi penggunaan senjata eksesif berlebihan yang mengakibatkan matinya orang," tuturnya.

Desakan Perlunya Bodycam bagi Polisi

Berkaca dari kasus ini, Bambang juga menyebut pentingnya bodycam bagi polisi.

Namun, nyatanya, dia menyebut bahwa hal tersebut belum menjadi prioritas Polri untuk dianggarkan.

Dia pun mengkritik keputusan Polri itu ketika pada tahun 2022 mampu membeli pesawat Boeing 737 dengan anggara Rp1 triliun dan disetuji DPR.

"Artinya, Polri belum memiliki skala prioritas terkait paradigma melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, dan lebih memilih memenuhi kebutuhan tersier dan ironisnya DPR yang menjadi pengawas kepolisian juga mengamini," tuturnya.

Desakan serupa juga disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso.

Dia menyebut penggunaan bodycam sudah diusulkan sejak lama tetapi Polri selalu beralasan tidak memiliki anggaran.

Padahal, Sugeng mengatakan alat ini sangat penting untuk mengontrol tindakan polisi saat di lapangan.

"Mengenai body cam, ini sudah sering diusulkan bahwa anggota-anggota polisi yang melakukan operasi di lapangan, itu memakai bodycam sebagai alat kontrol untuk mereka dan sebagai jejak digital yang akan diperiksa di dalam proses pemeriksaan," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (26/11/2024).

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Siswa SMK Ditembak Polisi