TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan penting dalam mewujudkan visi besar "Indonesia Emas 2045."

Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, memiliki target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun. 

Namun, tantangan besar menghadang. Realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 hanya mencapai 5,05%, jauh dari target tersebut. 

Rektor Universitas Brawijaya (UB), Prof. Widodo mengatakan, ketimpangan ekonomi antar wilayah masih signifikan, terutama antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal.

dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Thailand, mencerminkan kebutuhan mendesak untuk transformasi ekonomi.

"Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai masalah struktural yang menghambat pertumbuhan.

Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dihadapi Indonesia," ujar Widodo dalam konferensi pers usai acara Indonesia Business, Economic, Social And Technology Trends Outlook (BEST) Outlook 2025, di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sejak 2011, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun, melemahkan potensi pertumbuhan ekonomi.

Empat provinsi industri utama—Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten—mengalami perlambatan sejak awal 2024.

Studi Universitas Brawijaya di Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang tinggi, mahalnya bahan baku, sulitnya akses bahan penolong, dan kebijakan perpajakan yang kurang mendukung. 

Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi nasional.

"Perlambatan konsumsi rumah tangga dan investasi juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang mengkhawatirkan.

Di sisi lain, investasi pun lesu, menambah beban ekonomi," ujar ujar Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB), Muhammad Zainal Fatah.

Pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan melalui pengeluaran publik, yang meningkat sejak 2018, terutama dalam merespons pandemi COVID-19 dan 
persiapan Pemilu.