TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Markas Besar (Mabes) TNI akhirnya angkat bicara mengenai wacana mengembalikan Polri di bawah kendali TNI, yang belakangan menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto, menegaskan TNI menghormati setiap diskusi yang berkembang terkait perubahan struktur lembaga negara, termasuk soal Polri.

Namun, ia menekankan institusinya berpegang teguh pada Undang-Undang yang berlaku dan mengatur peran dan tugas masing-masing institusi. 

Lebih lanjut, Hariyanto menjelaskan TNI dan Polri memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. 

Ia memastikan koordinasi antara kedua institusi berjalan baik, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Segala perubahan terkait struktur atau koordinasi antar lembaga merupakan kewenangan pemerintah dan DPR."

"Dan TNI akan mengikuti kebijakan sesuai keputusan resmi negara," kata Hariyanto saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (1/12/2024).

Awal Mula Wacana Polri Kembali di Bawah TNI atau Kemendagri

Wacana mengembalikan Polri di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebenarnya isu lama yang kini muncul lagi.

Usul itu mengemuka lagi setelah dilontarkan Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus.

Usulan itu muncul sebagai respons atas dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk mempengaruhi hasil Pilkada serentak 2024 di sejumlah wilayah.

Deddy berharap usulan itu disetujui DPR RI agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, dan reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan.

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali, agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Polri dikembalikan ke bawah Kemendagri," kata Deddy di Kantor DPP PDIP Jakarta pada Kamis (28/11/2024).

Polri  belakangan dituding sebagai "Parcok" atau Partai Coklat.