TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Hari ini, Selasa 12 Desember 2024, merupakan hari Hak Asasi Sedunia (HAM) Sedunia.

Terkait hal itu, SETARA Institute menyoroti soal soal indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2024 di Indonesia.

Pemerintahan Prabowo Subianto dan DPR RI diharapkan bisa mengakselerasi agenda pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kontributif terhadap pemajuan HAM.

Hal ini enilik indeks HAM dalam perjalanan satu dekade era Presiden Jokowi tercatat tak pernah menyentuh angka moderat.

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menjelaskan upaya pemajuan HAM di era Jokowi tercatat tidak pernah menyentuh angka moderat 4 dari skala 1-7. 

Dia mengatakan di akhir kepemimpinan periode pertama, indeks HAM yang mencatat kinerja Jokowi selama 2014-2019 hanya mencapai skor 3,2.

Lalu angka itu menurun menjadi 2,9 di era pandemi 2020. 

"Beranjak di angka 3 pada tahun 2021, lalu 3,3 di tahun 2022, turun menjadi 3,2 pada 2023, dan ditutup pada angka 3,1 di akhir jabatannya pada tahun 2024," kata Halili, dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

Dia menyampaikan rendahnya skor pemajuan HAM memvalidasi gagalnya Jokowi dalam memenuhi janji-janji yang disampaikan.

Hal itu baik dalam Nawacita pertama maupun Nawacita kedua. 

Halili juga menyoroti kebebasan beragama yang dalam kondisi stagnasi menuju regresi.

Ia merujuk dalam skor indikator Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sebesar 3,2 pada Indeks HAM 2024.

"Ini menunjukkan tidak bergesernya angka peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB yang cukup tinggi di era kepemimpinan Presiden Jokowi," tuturnya.

Lebih lanjut, Halili menuturkan sepanjang dekade Jokowi dari 2014-2023, pelanggaran terhadap KBB terjadi dengan 1.792 peristiwa dan 2.815 tindakan.