TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

Hasan menjelaskan langkah strategis ini akan diambil setelah IKN dinyatakan siap menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik menggantikan Jakarta.

"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," kata Hasan, Selasa, (10/12/2024).

Menurut Hasan pembangunan IKN sekarang ini terus berlanjut.

Apabila tidak ada kendala IKN dapat menjadi ibukota politik pada 2028 atau 2029 mendatang.

Sementara itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan lebih dahulu pindah ke IKN pada tahun depan.

Persiapan Kementerian Pekerjaan Umum 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang melakukan persiapan pemindahan ASN dari sekarang.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan alokasi anggaran untuk kelanjutan infrastruktur IKN masih tersedia.

Diana menyebut, berdasarkan arahan Presiden Prabowo, pembangunan ibu kota negara IKN masih menjadi sebuah keharusan.

Hal itu salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.

Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp 89 triliun sebesar 61,7 persen.

Rinciannya, batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun progres pembangunannya sebesar 95,8 persen.

Batch 1 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun progres pembangunannya sebesar 75,1 persen.

Batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun progres pembangunan sebesar 27,9 persen.

Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini dapat diresmikan dalam waktu dekat.

Infrastruktur tersebut, diantaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

Selain pembangunan infrastruktur, Diana memastikan pemeliharaan dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya juga menjadi prioritas.

Otorita Tak Terima Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah.

Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

Setelah pergantian presiden dan perubahan susunan kabinet, beberapa kali pihak pemerintah menyebut pembangunan IKN tidak secepat di era Jokowi, bahkan berpotensi molor dari target.

Dikutip dari Kontan, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan pembangunan IKN tidak molor, dan dikerjakan dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya.

Danis menyatakan infrastruktur kawasan eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen dan hampir selesai.

Baca juga: Kementerian PU Setop Pembangunan Infrastruktur RI, Kapan Waktunya Prabowo Teken Keppres IKN?

Selanjutnya pada tahap kedua (2025-2029) akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain. 

Sementara, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI. 

Untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang. 

Kendala yang dihadapi terkait dengan hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.

Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pembangunan IKN mengalami keterbatasan anggaran, mengingat fokus pemerintahan saat ini pencapaian swasembada pangan dan energi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan Meski tidak secepat pembangunan IKN era Jokowi, namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Targetnya Prabowo mulai bekerja di Istana IKN mulai 17 Agustus 2028 atau paling lambat 17 Agustus 2029.

Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Puan: Bolanya Ada di Pemerintahan

Prabowo Subianto dikabarkan akan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028 mendatang. 

Bahkan, pemerintahan yang ada di Jakarta juga akan dipindahkan ke IKN.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya menunggu keputusan dari Presiden Prabowo mengenai pemindahan pemerintahan ke IKN.

"Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Di sisi lain, kata Puan, DPR RI pun mengaku siap jika nantinya akan turut dipindahkan ke IKN. 

Lembaga legislator akan mengikuti keputusan dari pemerintah.

"Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah," pungkasnya.(*)

(Tribunnews/Igman Ibrahim/Endrapta Pramudhiaz/Taufik Ismail/Aphia/Malau)