TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

Hasan menjelaskan langkah strategis ini akan diambil setelah IKN dinyatakan siap menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik menggantikan Jakarta.

"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," kata Hasan, Selasa, (10/12/2024).

Menurut Hasan pembangunan IKN sekarang ini terus berlanjut.

Apabila tidak ada kendala IKN dapat menjadi ibukota politik pada 2028 atau 2029 mendatang.

Sementara itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan lebih dahulu pindah ke IKN pada tahun depan.

Persiapan Kementerian Pekerjaan Umum 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang melakukan persiapan pemindahan ASN dari sekarang.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan alokasi anggaran untuk kelanjutan infrastruktur IKN masih tersedia.

Diana menyebut, berdasarkan arahan Presiden Prabowo, pembangunan ibu kota negara IKN masih menjadi sebuah keharusan.

Hal itu salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.

Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp 89 triliun sebesar 61,7 persen.

Rinciannya, batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun progres pembangunannya sebesar 95,8 persen.

Batch 1 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun progres pembangunannya sebesar 75,1 persen.