Ketua Umum Golkar Enggan Tanggapi Konflik JK Vs Agung Laksono dalam Kisruh Dualisme PMI: No Comment
Bahlil Lahadalia enggan menanggapi konflik antara Jusuf Kalla (JK) dengan Agung Laksono dalam kisruh dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan menanggapi perihal konflik, antara Jusuf Kalla (JK) dengan Agung Laksono, dalam kisruh dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI).
Bahlil tidak mau menjawab hal tersebut saat ditanya awak media, usai dirinya menghadiri acara Bimtek Anggota Legislatif Golkar, di Hotel Paragon, Jakarta Barat, Rabu (11/12/2024).
"No comment," kata Bahlil kepada awak media.
Ada pun Jusuf Kalla dan Agung Laksono merupakan tokoh senior partai berlambang pohon beringin itu.
Sebelumnya, Munas ke-XXII PMI 2024 secara resmi kembali menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029.
Keputusan ini disahkan pada Pleno 3.
Dalam sidang tersebut, Jusuf Kalla diminta kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029 secara aklamasi.
Keputusan ini disampaikan oleh Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Jawa Barat.
Baca juga: Menkes Tegaskan Tak Ikut Campur Kisruh Kepengurusan PMI
Alih-alih berjalan lancar, hasil munas justru memicu ketidakpuasan. Kubu Agung Laksono menggelar Munas PMI XXII di Jakarta, Minggu (8/12/2024) malam.
Munas ini dilakukan mendadak, setelah muncul ketidakpuasan sebagian besar peserta dalam kegiatan yang sama namun di ruang berbeda.
Dalam acara yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Agung Laksono mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI Pusat periode 2024-2029.
