Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik usulan pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyampaikan, usulan serupa sebetulnya sudah lama dibahas di internal PAN. 

Sebab PAN melihat adanya cost atau biaya tinggi dalam sistem perpolitikan di Indonesia.

"Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol," kata Saleh kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Sepakat Usulan Presiden Prabowo soal Gubernur Dipilih DPRD, Tapi . . .

Saleh mengungkapkan, PAN secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana, termasuk kembali dipilih oleh DPRD.

Secara kualitas, lanjut Saleh, hasil kepala daerah yang dipilih DPRD tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. 

"Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini," ujarnya.

Kendati demikian, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini dinilai tidak mudah. 

Pasalnya, kata Saleh, ada UU dan peraturan-peraturan turunannya yang perlu direvisi. 

Menurutnya, kalau mau mudah, semua pihak harus melakukan pemetaan terhadap aspek-aspek pemilu yang perlu diubah. 

"Karena ini dari presiden, paling tidak persetujuan akan perubahan itu telah didapat 50 persen. Tinggal menunggu persetujuan partai-partai di DPR. Itu juga mungkin tidak sulit. Sebab, hampir semua parpol ada bersama koalisi pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Partai Ummat Ikut Senada dengan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

"Yang jelas, PAN akan ikut mengkaji dan melakukan simulasi. PAN juga tidak mau cost politics menjadi sangat tinggi dengan sistem yang ada saat ini. Tidak sehat dalam menjaga kualitas demokrasi," tandasnya.

Usulan ini sebelumnya disampaikan Prabowo saat pidato pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. 

Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. 

Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ungkapnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.