TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. 

Dalam arahannya, Pratikno menyampaikan bahwa risiko bencana hidrometeorologi diperkirakan cukup tinggi pada Desember, Januari, dan Februari. 

Pemerintah telah memetakan wilayah-wilayah rawan yang berpotensi mengalami curah hujan ekstrem, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, dan tanah longsor. 

“Kita harus memastikan kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi risiko ini. Infrastruktur, kesiapan masyarakat, dan petugas lapangan harus menjadi perhatian utama,” ujar Pratikno melalui keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).

Pratikno menegaskan empat langkah utama yang harus segera dilaksanakan, yakni menyiapkan sarana prasarana seperti drainase, tanggul, dan perlengkapan penyelamatan. 

Lalu sosialisasi risiko bencana serta pengaktifan posko siaga 24 jam. 

Serta memastikan kesiapan SDM dan peralatan seperti Tagana, KSB, dan lumbung sosial; serta memberi perhatian khusus pada jalur mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru.

“Langkah-langkah ini harus dijalankan secara sinergis. Infrastruktur di daerah harus dipastikan siap, masyarakat diedukasi, dan petugas di lapangan harus siaga penuh. Kita tidak boleh lengah karena potensi bencana bisa datang kapan saja,” tegasnya.

Baca juga: Teror Jelang Nataru, Pospol Gentong Tasikmalaya Jabar Dilempar Bom Molotov

Pratikno juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. 

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan mitigasi bencana. 

“Kita harus bergerak bersama, respons cepat dan kesiapsiagaan penuh adalah hal yang utama,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania, serta jajaran Forkopimda, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Pelaksana BPBD se-Jawa Timur.