Saat itu, bangsa Indonesia menghadapi situasi genting yang memaksa perpindahan Ibu Kota negara dari Yogyakarta ke Bukittinggi dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Saat itu, sistem pemerintahan Indonesia kembali terusik oleh pihak asing dari Belanda yang berhasil menguasai Kota Yogyakarta.

Tak hanya itu, jatuhnya Kota Yogyakarta di tangan Belanda juga bersamaan dengan ditangkapnya Soekarno dan Hatta.

Baca juga: Sejarah Hari Bela Negara 19 Desember, Dilatarbelakangi Agresi Militer Belanda II

Kondisi semakin tidak stabil, dan mendorong dibentuknya PDRI agar sistem pemerintahan Indonesia masih bisa dijalankan meskipun dalam situasi genting.

Kemudian, sidang kabinet digelar di Yogyakarta dan mendapatkan dua keputusan.

Pertama, Soekarno-Hatta tetap berada di Yogyakarta meskipun harus menerima risiko penangkapan oleh Belanda.

Kedua, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera untuk membentuk PDRI.

Lalu, pada 22 Desember 1948, berkumpul tokoh pimpinan republik seperti Sjafruddin Prawiranegara, Teuku Mohammad Hassan, Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Lukman Hakim, Ir. Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI A. Karim, Rusli Rahim, dan Latif, untuk menyusun organisasi PDRI secepatnya.

Baca juga: Hari Bela Negara, Kemhan: Bukan Hanya Fisik, Ke Depan Harus Siap Hadapi Ancaman Tak Kasat Mata

Selanjutnya, Sjafruddin ditetapkan sebagai Ketua PDRI/Menteri Pertahanan/ Menteri Penerangan/Menteri Luar Negeri ad interim.

Untuk mengenang kejadian penting dan bersejarah ini, menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara (HBN).

Penetapan Hari Bela Negara ditetapkan dalam Keputusan Presiden No 28 Tahun 2006.

Peringatan ini dirayakan untuk memberikan penghargaan dan mengingat perjuangan tokoh nasional dalam mempertahankan kemerdekaan dan sistem pemerintahan Indonesia yang mandiri.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)