Selain itu, kebijakan biofuel, seperti B50 perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan aspek keadilan iklim, daya dukung lingkungan, dan daya saing industri. 

Koalisi mendorong opsi mempertimbangkan bahan baku berbasis lokal, pengakuan hak-hak petani kecil dan masyarakat adat terdampak, dan memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lahan sawit tidak lebih dari 18 juta hektar.

Terakhir, rencana co-firing biomassa yang akan dilakukan di 52 PLTU, perlu dievaluasi agar sejalan dengan target pemerintah mencapai nol emisi pada 2060 atau lebih cepat. 

Pasalnya, sistem pembakaran yang menggabungkan bahan bakar nabati dan batu bara pada PLTU, berkontribusi pada peningkatan emisi dan berpotensi menghilangkan 72% tutupan hutan, serta berpotensi terkendala dalam pemenuhan pasokan dalam negeri. 

Hal ini imbas dari pemenuhan komitmen ekspor ke Jepang yang trennya meroket hingga 258.510?rdasarkan temuan Center of Economic and Law Studies (CELIOS). 

Peneliti Bioenergi CELIOS Viky Arthiando, mengatakan terdapat celah praktik ekspor ilegal dalam rantai pasok biomassa dan memicu unreporting atau miss-invoicing yang berpotensi merugikan negara, karena potensi bea keluar yang tidak optimal, kepatuhan pajak rendah, dan risiko deforestasi yang tidak tercatat. 

Oleh karena itu, Koalisi mendorong pengawasan dan audit yang kuat untuk praktik rantai pasok biomassa.

Direktur Program Yayasan Bicara Data Indonesia, Heri Susanto, mengatakan bahwa upaya transisi energi berkeadilan penting untuk diwujudkan karena akan mengurangi emisi karbon, mendatangkan investasi baru, lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. 

Mengingat agenda transisi energi berdampak luas dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti akademisi, swasta, media, serta masyarakat sipil termasuk perempuan, disabel, masyarakat rentan dan masyarakat terdampak dalam perencanaan, implementasi dan pengawasannya.