Karier Politik Jokowi Pasca-Dipecat PDIP Dinilai Lebih Cocok ke Gerindra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Karier politik Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, menjadi perhatian publik seusai resmi dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan (PDIP).

Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Ali Ramadhan, menyebut hasil jajak pendapat lembaganya menunjukkan sebagian besar responden memilih Gerindra sebagai partai yang ideal bagi Jokowi.

"Sebagian besar (37,84 persen) responden memilih Gerindra," kata Ali di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Survei ini melibatkan 700 responden dengan latar belakang pendidikan tinggi (S1, S2, S3), yang terdiri dari akademisi, peneliti, NGO, dan aktivis. 

Survei digelar pada 12-19 Desember 2024 melalui google form, email, whatsapp hingga tatap muka secara daring.

Metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar ±3,69 persen.

Selain Gerindra, survei menunjukkan bahwa sebagian responden mengkhawatirkan fragmentasi politik jika Jokowi tidak bergabung dengan Gerindra.

Hal ini dinilai dapat membuka potensi konflik politik dengan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: PDIP Pecat Jokowi usai Lengser, Ganjar: Penghormatan dan Konsistensi Megawati Dukung Sampai Selesai

Namun, Ali juga menyoroti adanya perbedaan pandangan di antara responden terkait langkah Jokowi masuk ke partai politik. 

Menurutnya, sebanyak 37,15 persen responden menyatakan sangat setuju jika Jokowi bergabung ke parpol, sementara 21,13 persen lainnya tidak setuju.

Sementara, responden yang tidak setuju Jokowi bergabung ke parpol menilai bahwa hal itu berpotensi membuka konflik kepentingan besar, mencapai 35,27 persen. 

"Sebagian lainnya merasa karier politik Jokowi sudah cukup," terang Ali.

Ali menjelaskan, mayoritas responden yang mendukung Jokowi masuk parpol beralasan bahwa hal tersebut penting untuk memperkokoh konsolidasi politik pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Sebanyak 37,42 persen responden menyebut langkah ini strategis untuk memperkuat arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: PDIP Digoyang, Jokowi Diisukan Gantikan Hasto Jadi Sekjen, Spanduk Megawati Ketum Ilegal Beredar

Terpisah, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai bahwa sudah sepatutnya Jokowi membentuk partai sendiri.