Terpisah, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai bahwa sudah sepatutnya Jokowi membentuk partai sendiri.

Pasalnya, pemecatan beberapa kader termasuk Jokowi dan keluarganya, dianggap sebagai upaya PDIP untuk melepaskan beban politik terkait figur Jokowi yang masih erat dikaitkan dengan partai.

“(Jokowi harusnya) bikin partai sendiri. PDIP tak mau menanggung beban dosa politik Jokowi dan keluarga besarnya. Meski harus diakui, PDIP dalam banyak hal rugi dengan kehilangan Jokowi, Gibran, dan Bobby. Tetapi bagi PDIP, ke depan adalah momen konsolidasi tanpa Jokowi dan keluarga besarnya,” kata Adi pada Kamis (19/12/2024).

Adi menegaskan, Jokowi seharusnya tidak perlu bergabung dengan partai yang sudah mapan. 

Menurutnya, jika Jokowi ingin membuktikan kekuatan politiknya, sebaiknya membentuk partai sendiri. 

“Ini untuk membuktikan bahwa jokowi hebat tanpa PDIP," ujar Adi. 

Menurutnya, apabila Jokowi bergabung dengan partai besar seperti Golkar atau Gerindra, justru hanya menunjukkan sikap pragmatis. 

Jokowi, kata Adi, sebaiknya mendirikan partai baru. untuk membuktikan bahwa dia bisa hebat tanpa PDIP.

"Selama ini ada keyakinan, mirip sebuah klaim, bahwa Jokowi hebat bahkan bisa melebihi PDIP. Tinggal diuji dengan bikin partai baru. Apakah partai baru jokowi lebih hebat dari PDIP atau tidak?” tegasnya.

Baca juga: Tanggapi Isu Jokowi Akan Acak-Acak Kongres PDIP, Deddy Sitorus: Kami Tidak Membantah Kabar Itu

Pemecatan Jokowi dan keluarganya diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, melalui sebuah video pada Senin (16/12/2024).

Dalam video tersebut, Komarudin menyampaikan bahwa keputusan ini diambil atas arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan," kata Komarudin.

Dia menegaskan, pemecatan ini merupakan sanksi organisasi yang dijalankan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. 

Atas pemecatan ini, Jokowi, Gibran, dan Bobby dilarang melakukan kegiatan apa pun atas nama PDIP.

"Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," ucap Komarudin.

Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.