Golkar: Tanpa Tabayun, Tudingan Amien Rais Berisiko Disinformasi

Ringkasan Berita:

• Golkar tekankan pentingnya tabayyun dalam ruang publik digital
• Tuduhan tanpa verifikasi dinilai berisiko memicu disinformasi
• Respons muncul atas video Amien Rais yang beredar di media sosial.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Idrus Marham menegaskan pentingnya prinsip tabayyun dalam penyampaian informasi di ruang publik digital, terutama terkait isu yang memicu perhatian dan perdebatan di masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas beredarnya video Amien Rais di media sosial yang menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan kemudian memicu beragam reaksi publik.

Menurut Idrus, arus informasi di era digital menuntut kehati-hatian dalam memastikan kebenaran sebelum sebuah pernyataan disebarkan ke ruang publik.

Ia menekankan bahwa informasi yang belum diverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

 
Pentingnya Tabayyun dalam Informasi Publik

Idrus menjelaskan bahwa tabayyun merupakan proses penting dalam komunikasi publik yang mencakup verifikasi sumber, isi informasi, serta klarifikasi kepada pihak terkait sebelum informasi disampaikan secara luas.

Ia menilai, tanpa proses tersebut, informasi sangat rentan menimbulkan bias dan disinformasi di ruang publik digital.

“Dalam tabayyun itu ada proses memastikan sumber, isi informasi, dan memberi ruang klarifikasi kepada pihak yang disebut sebelum disebarkan,” ujar Idrus, Minggu (3/5/2026).

Idrus menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap menjadi bagian dari demokrasi, namun harus disertai tanggung jawab etis dalam penyampaian informasi.

Dalam perspektif nilai keagamaan, tabayyun dipahami sebagai prinsip verifikasi menyeluruh sebelum informasi dijadikan konsumsi publik.

“Tanpa proses itu, informasi sangat rentan menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.

Baca juga: Menteri HAM Natalius Pigai Nilai Amien Rais Langgar HAM Terkait Tudingan ke Prabowo-Teddy

Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran tudingan tanpa verifikasi dapat berdampak pada stabilitas sosial di ruang publik digital.

Selain itu, ia mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menangani konten yang dinilai mengandung hoaks maupun ujaran kebencian.

 
Idrus menambahkan bahwa kritik tetap menjadi bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan data dan tidak lepas dari etika komunikasi publik.

Ia menilai, tanpa verifikasi yang memadai, kritik dapat bergeser menjadi informasi yang menyesatkan.

Di akhir pernyataannya, Idrus mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi di tengah derasnya arus media digital.