TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah beberapa bulan dilantik, Prabowo dan Kabinet Merah Putih disebut masih mempunyai bekal kepercayaan publik yang tinggi.

Publik menunjukkan optimisme tinggi terhadap program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Setidaknya ini yang dipotret Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dalam survei terbaru mereka jelang pergantian tahun 2024.

"Sebanyak 60,3 persen responden menyatakan cukup yakin dan 20,7% sangat yakin bahwa Kabinet Merah Putih mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik," dalam laporan LPI yang dikutip dari Tribun Banten, Sabtu (21/12/2024).

Dalam laporan juga disebutkan, secara keseluruhan, responden menunjukkan optimisme tinggi terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto.

Sebanyak 63,1% responden merasa cukup yakin dan 16,5% sangat yakin bahwa pemerintahan ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Hanya 2,2% yang menjawab sangat tidak yakin, dan 13,5% merasa kurang yakin.

Sebanyak 76,4% responden percaya kabinet ini mampu melanjutkan dan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045, yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Metodologi Survei

Survei ini dilakukan pada 12 hingga 19 Desember 2024

Survei mengumpulkan pandangan dari kelas menengah intelektual mengenai evaluasi Kabinet Merah Putih pada akhir tahun 2024.

Kelas menengah intelektual dalam survei ini adalah kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara aktif mengamati perkembangan sosial politik.

Survei melibatkan 700 responden dari 20 provinsi besar di Indonesia, dengan pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling.

Responden mencakup dosen, peneliti, pakar, aktivis, dan anggota LSM.

Metode survei dilakukan melalui berbagai saluran seperti Google Form, email, WhatsApp, dan pertemuan daring, dengan margin of error sekitar 3,69?n tingkat kepercayaan 95%.

Baru 72 pejabat yang laporkan LHPKN

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, baru 72 dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih yang sudah melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2019-2024 di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

"Sebanyak 36 dari 52 Menteri/Kepala Lembaga setingkat Menteri telah menyampaikan laporan (atau 70 persen telah menyampaikan LHKPN)," kata Tanak.

Sementara itu, untuk Wakil Menteri/Wakil Kepala Lembaga setingkat Menteri, 30 dari 57 telah melaporkan atau 52 persen telah menyampaikan LHKPN.

Lalu, sebanyak 6 dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus juga telah memenuhi kewajibannya melaporkan LHKPN atau 40 persen telah menyampaikan LHKPN.

Terakhir, Alex mengingatkan para pejabat Kabinet Merah Putih untuk segera melaporkan LHKPN paling lambat tiga bulan sejak dilantik.

"Batas akhir bagi Penyelenggara Negara tersebut untuk menyampaikan LHKPN adalah paling lambat tiga bulan sejak tanggal pelantikan," ucap dia.

Sumber: Tribun Banten