Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto disebut masih melakukan pengkajian lebih jauh terhadap penerapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen di Januari 2025.

Demikian pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menyebut kalau Prabowo menerima pandangan dan kritik yang disampaikan masyarakat.

"Tetapi semua pandangan, kritik, saran yang berkembang di masyarakat kami terima sebagai sebuah catatan sebelum presiden mengambil keputusan," kata Muzani saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Lebih lanjut, Muzani juga menyebut, sejatinya Prabowo mengerti apa yang menjadi keluhan dari masyarakat atas adanya kabar kenaikan PPN itu.

Oleh karenanya, dalam waktu dekat, Presiden Prabowo kata dia, akan mengumumkan lebih detail komponen apa saja yang nantinya akan dikenakan kenaikan pajak 12 persen itu.

"Dan Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan nanti pada waktunya beliau akan mengumumkan itu semua. Apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan penaikan," kata dia.

Meski begitu, Muzani menegaskan, sejatinya dalam menetapkan kenaikan PPN itu, Prabowo hanya menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang.

Dimana kata Sekjen DPP Partai Gerindra itu, aturan kenaikan PPN sudah tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Oleh karena itu kata dia, pemerintah tidak lagi bisa membatalkan apa yang menjadi amanat undang-undang itu, termasuk dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Undang- undangnya mengantarkan 12 persen naik Januari 2025.Undang-undangnya begitu. Jadi harus dinaikkan, tetapi naik," kata dia.

"Undang-undangnya memang begitu. Undang-undangnya memang tahun 2025 harus naik. Jadi ya itu masalahnya diundang-undang," sambung Muzani.

Baca juga: Gerindra Akui Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak ke Sektor Mikro, Prabowo Segera Ambil Sikap

Meski demikian, pemerintah kata dia mempunyai kebijakan lain untuk bisa menerapkan pengenaan pajak menjadi selektif.

Dalam artian menurut dia, nantinya akan ada penerapan kenaikan pajak terhadap komponen barang tertentu, misalnya barang-barang premium atau mewah.

"Maka kemudian pemerintah tahu, menyadari itu maka yang diperlakukan adalah selektif. Apa itu selektif? Pilah pilih. Apa itu pilah pilih yang dianggap barang mewah saja," kata dia.

"Tapi ternyata pengenaan terhadap barang mewahnya ternyata juga masih berdampak kepada hal-hal yang sektor mikro. Ya sudah kalau itu masih terjadi akan kita sampaikan, akan dibahas," tukas Muzani.

Petisi Tolak PPN 12 Persen 

Lima orang warga mendatangi gedung Sekretariat Negara (Setneg), pada Kamis, (19/12/2024). Mereka membawa petisi untuk diserahkan ke pemerintah berisi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

"Ini adalah tanda tangan yang dihimpun secara digital melalui petisi online oleh hampir 113 ribu lebih dan akan terus bertambah yaitu penolakan untuk PPN 12 persen. Jadi petisi online tersebut kami himpun kami cetak dan akan kami serahkan ke Setneg untuk disampaikan," kata perwakilan warga Risyad Azhari.

Petisi tersebut kata dia dihimpun sejak 19 November secara daring. Petisi mewakili warga yang selama ini tidak setuju dengan kenaikan PPN.

"Warga sipil aja. Ga ada aliansi yang bagaiman bagaiman. Jadi ini memang secara organik teman teman dari internet. Jadi kita juga cuma menjadi jembatan doang. Ini semua partisipasi dari teman-teman di internet," katanya.

Sebelum menyerahkan petisi, para warga yang menolak kenaikan PPN berkumpul terlebih dahulu di silang Monas, Jakarta. Sebanyak 300 orang akan mengantarkan petisi langsung ke Sekretariat Negara. Hanya saja yang diperbolehkan masuk hanya 5 orang saja.

"Ya tadi kita kumpul di titik aksi kamisan. Kurang lebih ada 200-300 orang niatnya tadi mau nganter sampai sini cuma ya memang ga bisa semuanya jadi hanya perwakilan saja," tuturnya.

Menurut dia, kenaikan PPN menjadi 12 persen sangat memberatkan dalam kondisi sekarang ini. Kelas menengah terus turun jumlahnya karena beban hidup semakin berat.

"Jelas kita tahu bahwa PPN 12 persen ini dirancang di tahun 2021, yang kalau kita lihat relevansinya hari ini, tidak relevan dari ekonomi warganya sendiri, dari tabungannya sendiri. Kita lihat terus merosot kan. Kita lihat juga middle class sudah rontok ke bawah ya kan. Jadi rasa-rasanya tidak bijak kalau dipaksakan untuk terus naik PPN nya ke 12 persen, jadi kami harap itu (kenaikan PPN) dibatalkan," katanya.