Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan KPK, Hasto dijerat dengan pasal pemberian suap bersama mantan caleg PDIP Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka lebih dulu sejak 2020.

Baca juga: KPK Bantah Penetapan Hasto Bentuk Politisasi dan Ganggu Kongres PDIP

Merespons penetapan tersebut, Ketua Umum Ganjarist Kris Tjantra mengingatkan KPK jangan ada muatan politis dalam kasus ini.

"Karena kasus ini muncul lagi sejak sekjen bersikap kritis terhadap kualitas demokrasi di negeri ini," ujar Kris dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

Apalagi, katanya, PDIP baru saja memecat Jokowi dan keluarganya. 

Baca juga: Ketua DPP PDIP Bongkar Keberadaan Hasto Kristiyanto, Masih Ada di Jakarta?

Untuk itu, Kris mengingatkan KPK jangan sampai terjebak dalam kepentingan politis.

Kris juga menyoroti penetapan tersangka Hasto juga dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024, atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Penetapan tersangka Sekjen ini beda dengan kasus-kasus lain. Kasus ini sangat kuat muatan politisnya," pungkas Kris.

Sebelumnya, Juru Bicara DPP Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Chico Hakim buka suara soal kabar penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Chico mengaku, DPP PDIP hingga pagi ini belum menerima kabar yang pasti terkait dengan penetapan tersangka itu.

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak Sekjen," kata Chico saat dikonfirmasi awak media, Selasa (24/12/2024).

Meski begitu, Chico menyatakan, penetapan tersangka terhadap Hastomerupakan upaya politisasi hukum.

Dia membandingkan proses penetapan tersangka yang ada di kasus CSR Bank Indonesia.