TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kancah politik nasional pada tahun 2024 tak bisa dilepaskan oleh isu politik dinasti Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Pada masa akhir jabatannya, Jokowi dianggap membangun dinasti politik dengan memberikan karpet merah untuk anak-anaknya.

Baca juga: Daftar Anggota DPR Muda 2024-2029 yang Terafiliasi Dinasti Politik: Ada Anak Puan & Anak Airlangga

Isu dinasti politik ini semakin santer dibicarakan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan dari mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa), Almas Tsaqibbirru terkait batas usia capres-cawapres yaitu kepala daerah di bawah 40 tahun atau dipilih lewat pemilihan umum dapat menjadi capres-cawapres.

Putusan ini pun disinyalir oleh banyak pihak sebagai langkah memuluskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk bisa mencalonkan diri dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Perludem: Dinasti Politik Berdampak Kurang Baik terhadap Pembangunan Sejumlah Daerah

Tak ayal, putusan yang diketok MK pada 16 Oktober 2023 itu mengantarkan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Isu dinasti politik Jokowi itu pun semakin ramai ketika sosok yang mengabulkan gugatan Almas adalah Ketua MK saat itu sekaligus paman Gibran dan ipar Jokowi, Anwar Usman.

Seperti diketahui, pasca putusan itu, Anwar pun dipecat sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pimpinan Jimly Ashiddiqie pada 7 November 2023 lalu.

Kendati Anwar dipecat buntut putusan itu yang dilaporkan berbagai elemen masyarakat, putusan soal batas usia capres-cawapres itu tetap tidak gugur.

Di sisi lain, pasca putusan MK ini, banyak kalangan juga menyoroti upaya penegakan hukum ketika anak Jokowi itu menang di Pilpres 2024.

Hal tersebut lantaran putusan MK itu dinilai sebagai langkah intervensi Jokowi lewat iparnya Anwar Usman untuk melanggengkan Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.

Baca juga: Dinasti Politik Jokowi, Sebuah Penghancuran Sistem Demokrasi dan Penegakan Hukum

Anak Jokowi Sukses Jadi Wapres dan Ketua Umum Partai

Terlepas dari isu dinasti politik, faktanya anak-anak Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep sukses di kancah politik.

Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Minggu (20/10/2024).

Ia dilantik bersama presiden terpilih Prabowo Subiato.

Sebelum dilantik, Prabowo dan Gibran membacakan sumpah jabatan di hadapan Pimpinan MPR dan anggota DPR.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," kata Prabowo.

Setelah Prabowo, giliran Gibran yang mengucapkan sumpah janji jabatan wakil presiden.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ucap Gibran.

Setelah membacakan sumpah jabatan, Prabowo dan Gibran menandatangani berita acara dihadapan para pimpinan MPR RI.

Sementara itu, anak Jokowi lainya, Kaesang Pangarep sukses menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesaia (PSI).

Keputusan mengangkat Kaesang jadi ketua umum PSI diumumkan di acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Djakarta Theater, Senin (25/9/2023).

Menurut Kaesang, publik mempertanyakan kenapa dirinya malah memilih masuk ke partai yang relatif masih kecil.

"Kemarin di medsos ketika saya menerima KTA (kartu tanda anggota) PSI banyak yang meledek, 'Kaesang kok masuk partai kecil'," ujarnya.

Dia mengatakan, orang-orang yang meledeknya itu bertanya-kenapa kenapa dirinya tidak bergabung ke partai besar yang sudah lolos ke DPR.

Dia ingin agar energi anak muda di tubuh PSI tidak hanya tersebar di kota saja, melainkan juga di desa-desa.

"Insyaallah saya siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh nusantara. Saya sadar jalan yang saya pilih itu tidak mudah. Tapi inilah jalan yang saya pilih, jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik," imbuh Kaesang.

Baca juga: Dinasti Politik, Perludem Ungkap Bahaya Pemilu Bersandar Hukum Tanpa Etik, Singgung Adolf Hitler

Panen Kritik

Peneliti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rozy Brilian mengungkapkan dinasti politik Jokowi bakal berdampak terhadap penegakan hukum dengan menjadikannya bersifat destruktif.

Rozy menilai hal tersebut terlihat jelas lewat putusan MK yang dianggapnya menerabas perundang-undangan meski diajukan lewat cara formal.

"Sebetulnya jika menilik aspek penegakan hukum, dampak politik dinasti ini akan sagnat berbahaya dan destruktif sebab Gibran maju dengan menerabas ketentuan perundang-undangan lewat prosedur formal yakni MK," tuturnya.

Mantan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, fenomena dinasti politik sebenarnya hampir terjadi di semua negara.

Hanya saja yang menjadi masalah adalah ketika untuk sebuah kebutuhan dinasti politik akhirnya merekayasa hukum yang berlaku.

Hal itu dikatakan Mahfud saat menjawab pertanyaan mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) yang pernah membatalkan tentang pasal dinasti politik saat gugatan atas Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau yang dikenal dengan UU Pilkada, pada acara “Tabrak Prof!” di Bento Kopi, Kota Bandar Lampung, Lampung, Kamis (25/1/2024).

“Yang jadi masalah kalau untuk memenuhi kebutuhan dinasti politik itu, melakukan rekayasa hukum terhadap hukum yang berlaku, sehingga yang tidak boleh dilakukan, lalu dilakukan menggunakan pendekatan-pendekatan yang kasar,” katanya.

Baca juga: Sindiran Pengamat kepada Jokowi: Beliau Presiden Tersukses Membangun Dinasti Politik Pascareformasi

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, menyindir Jokowi sebagai presiden yang paling sukses yang berhasil membangun dinasti politik pascareformasi.

Menurutnya, praktik politik dinasti keluarga Presiden Jokowi demi melanggengkan kekuasaannya kian meluas.

Ia melihat Jokowi terus berekspansi meluaskan trah politiknya menjelang dirinya pensiun dari Istana.

Anak dan menantunya telah lebih dulu menjabat sebagai kepala daerah dan pimpinan tertinggi sebuah partai.

"Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) setelah dirinya menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Ada juga menantu Jokowi, Bobby Nasution yang merupakan Wali Kota Medan digadang-gadang bakal maju di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024," ujarnya dikutip dari tayangan kompas TV, Selasa (12/3/2024).

Jokowi pun telah menanggapi isu soal dinasti politik yang menjerat keluarganya.

Namun, Jokowi tak melihat situasi ini sebagai masalah. Ia justru melempar pertanyaan soal dinasti politik dengan menjawab bahwa segala penilaian berada di tangan masyarakat.

"Itu kan masyarakat yang menilai, dan apa dalam pemilihan pun, baik di pilkada, pilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih rakyat," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

"Yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu rakyat, bukan elite, bukan kita, bukan partai, itulah demokrasi," terangnya. (*)