“Setiap tahun, negara menganggarkan tidak kurang dari 20 persen dari APBN untuk pendidikan, 5 persen dari APBN untuk kesehatan, dan 10 persen dari APBN untuk Program Perlindungan Sosial, namun peningkatan kesejahteraan rakyat berjalan lambat,” jelas Cucun.

Baca juga: Komisi VIII DPR dan Menag Sepakat Bentuk Panja Bahas BPIH 2025

“Maka dari itu, diperlukan orkestrasi dan penataan untuk menghalau dampak ego sektoral dan tabrakan kepentingan yang kerap menghambat derap pembangunan di lapangan,” imbuhnya.

Harapan besar pun tertuju pada kebersamaan seluruh komponen bangsa, baik Pemerintah, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia, untuk bersatu dalam semangat gotong royong demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

“Melalui fungsi dan perannya masing-masing, pemerintah diharapkan terus melaksanakan kebijakan yang berpihak pada rakyat, DPR RI menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan target yang jelas, serta masyarakat aktif mendukung dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan,” terang Cucun.

Cucun mengatakan kolaborasi yang erat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan bangsa, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja. 

“Dengan semangat persatuan, cita-cita bangsa untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan merata di seluruh Indonesia dapat terwujud,” tuturnya.