Oleh sebab itu, Bivitri mengajak semua pihak untuk mendorong DPR dan parpol untuk memikirkan cara yang demokratis untuk menentukan calon.

Ia mencontohkan adanya konvensi partai politik di Amerika Serikat. 

"Bagaimanapun pasti akan ada celah-celah yang dicari oleh parpol yang di Indonesia ini yang orientasinya kekuasaan dan modal, sampai sekarang."

"Itu dampak negatif yang harus kita antisipasi. Tapi tetap menurut saya (putusan MK) ini baguslah untuk bongkar dulu kartel politiknya," paparnya.

Bivitri juga berujar, jika penyehatan parpol bisa didorong, dalam jangka panjang menurutnya partai bisa semakin dekat dengan warga.

Selama lima tahun, parpol akan berupaya mendekatkan isu-isu publik yang dekat dengan warga.

"Jadinya parpol enggak nunggu, diam gitu empat tahun. Terus setahun menjelang pemilu baru mikirin, baru bikin kartel baru dan seterusnya."

"Mudah-mudahan itu enggak terjadi kalau kita bisa mendorong sekalian penyehatan parpol dan demokratisasi," tuturnya.

Siapkan Antisipasi

Dengan empat dampak itu, menurutnya ada beberapa hal yang harus diantisipasi terkait putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 ini.

"Satu, pembalikan putusan oleh DPR. Mungkin saja bisa terjadi," terangnya.

Kemudian, hal kedua yang harus diantisipasi adalah jika parpol-parpol tidak memikirkan langkah-langkah demokratisasi proses pemilihan internal.

"Mungkin karena mereka belum biasa, atau mungkin orientasinya hanya kemenangan jadi mereka enggak mikirin soal gimana caranya ada konvensi partai kah atau apa pun. Cuma mikirin, 'Oke gimana kita ngakalin sistem'. Nah ini yang harus kita antisipasi," ungkapnya.

Meski putusan MK baru keluar, Bivitri menyebut, ke depan semua pihak harus memberikan masukan-masukan ke DPR dan parpol.

"Supaya mereka itu mikirinnya supaya sistemnya demokratis, bukannya ngakalin sistem lagi," ucap Bivitri.

Pertimbangan MK