Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota DPR RI Johan Rosihan, menegaskan bahwa usulan pemerintah untuk membuka 20 juta hektare lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air harus ditinjau dengan hati-hati dari berbagai sudut pandang.

Kebijakan ini, kata Johan, berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan, masyarakat, dan keseimbangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Johan mengingatkan bahwa membuka hutan cadangan dalam skala besar dapat mengancam ekosistem dan biodiversitas. Sebab, hutan memegang peran penting dalam menyerap karbon, menjaga siklus air, dan menjadi habitat bagi berbagai spesies.

Baca juga: Menhut Ungkap Hutan Punya Potensi jadi Cadangan Pangan dan Energi, 2 Wilayah Ini Paling Tinggi

"Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai dampak lingkungan jangka panjang sebelum kebijakan ini diimplementasikan," ujar Johan saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (4/1/2025).

Johan mengapresiasi langkah pemerintah yang ingin memperkuat ketahanan pangan dan energi dengan mengembangkan tanaman seperti padi gogo dan pohon aren untuk bioetanol. Namun, Johan mengingatkan bahwa upaya ini harus benar-benar mampu mengatasi permasalahan tanpa menciptakan ketergantungan pada sistem yang tidak berkelanjutan.

Johan mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif lain, seperti optimalisasi lahan yang sudah ada atau rehabilitasi lahan kritis, tanpa harus membuka kawasan hutan baru.

"Pendekatan ini lebih ramah lingkungan dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan," kata Johan.

Dia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dan adat dalam setiap tahapan kebijakan ini. Pemanfaatan lahan harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan memberikan manfaat langsung bagi mereka.

"Tanpa pelibatan yang memadai, kebijakan ini berisiko memicu konflik sosial," terang Johan.

Menurut Johan, rencana menanam padi gogo dan pohon aren adalah langkah inovatif, tetapi keberhasilannya memerlukan dukungan teknologi pertanian, pelatihan petani, serta ketersediaan sumber daya seperti air dan pupuk.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Tahun 2030 Sektor Hutan Serap Lebih Banyak Emisi Karbon

'Pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya untuk mendukung program ini," imbuhnya.

Sebagai solusi, Johan mengajukan sejumlah rekomendasi. Dia meminta pemerintah melibatkan para ahli lingkungan, akademisi, masyarakat adat, dan LSM dalam penyusunan dan implementasi program ini.

Selain itu, kajian mendalam tentang dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari kebijakan ini perlu dilakukan. Johan juga mendorong kebijakan yang fokus pada pengelolaan hutan secara berkelanjutan alih-alih membuka lahan baru.

"Langkah ini memang menjanjikan peluang besar untuk ketahanan pangan dan energi, tetapi jika salah kelola, dampaknya akan sangat buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kebijakan ini berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan," pungkas Johan.