Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian di Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.

Baca juga: Dapur Umum Belum Rampung Dibangun Klaten dan Sragen Belum Laksanakan Makan Bergizi Gratis

Lalu di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat serta Papua Selatan.

"Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," jelas Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menjelaskan, Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. 

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang, " jelas Hasan Nasbi.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Reza Deni)(Kompas.com/Firda Janati)

Baca berita lainnya terkait Program Makan Siang Bergizi Gratis.