TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas pertanyakan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 untuk rakyat atau oligarki. 

Diketahui Proyek PIK 2 rencananya bakal membentang dari Kabupaten Tangerang hingga Kabupaten Serang. 

"Kita suka bingung melihat data dan fakta yang ada di depan mata kita sendiri,  karena banyaknya paradoks yang kita lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengusik rasa persatuan dan kesatuan serta sangat mengganggu bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Anwar Abbas, Kamis (9/1/2025). 

Ia lalu mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Karena di Indonesia telah terjadi kolusi di antara penguasa untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tampak sekali lebih berpihak kepada kepentingan pemilik kapital.

"Sementara kepentingan rakyat dan orang banyak benar-benar terabaikan. Alasan pemerintah melakukan hal demikian karena kita sebagai bangsa sedang membangun. Sebab jika mereka tidak mau melakukan investasi maka ekonomi nasional tentu akan mandeg dan tidak bisa tumbuh," terangnya. 

Untuk itu, kata Anwar Abbas pemerintah telah melakukan berbagai hal di antaranya menyambut kehadiran mereka dengan karpet merah dengan memberi mereka konsesi lahan untuk ditambang. Atau ditanami sawit serta dijadikan kawasan perumahan, industri, perdagangan, dan lain-lain. 

"Tidak cukup hanya sampai disitu, bagi kesuksesan usaha dari para pemilik kapital tersebut pemerintah dan atau oknum-oknum pemerintah yang ada tidak segan-segan memasang badan bagi  mereka termasuk melindungi perbuatan-perbuatan  melanggar hukum yang mereka lakukan. Sehingga kita suka bertanya-tanya dalam hati memangnya negeri ini milik siapa dan kita membangun ini untuk siapa," ucapnya. 

Baca juga: Pagar Laut Misterius 30,16 Km di Perairan Tangerang: Pemilik Misterius, Warga Dibayar Rp 100 Ribu

Karena dalam faktanya, kata Anwar Abbas negara sudah seperti tidak lagi bertugas  melindungi rakyat dan mensejahterakan mereka.

"Tapi lebih kepada melindungi kepentingan segelintir orang yang namanya para pemilik kapital. Akibatnya mereka dengan mudahnya merampas tanah  dan hak-hak rakyat sehingga rakyat mereka buat benar-benar  kehilangan kedaulatannya," terangnya. 

Rakyat, dikatakannya benar-benar terlihat sangat tidak berdaya di depan duet pengusaha dan penguasa tersebut. 

"Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan karena bila keadaan seperti ini terus berlangsung maka kekecewaan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat tentu akan terus meningkat dan menggumpal. Sehingga kalau ada saja sedikit percikan api maka dia tentu akan menyala dan menyambar tumpukan-tumpukan kekecewaan yang sudah ada selama ini," tegasnya. 

Diketahui Pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer muncul di perairan Tangerang, Banten.

Diduga dibangun oleh pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Baca juga: Vonis 5 Tahun Crazy Rich PIK Helena Lim Diwarnai Aksi Histeris Sang Ibu Hingga Diusir Hakim

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan dalam pernyataannya pada Rabu (8/1/2025) meminta pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga.

Menurutnya, jika upaya itu tidak dilakukan, maka masyarakat akan merugi lantaran tidak bisa melaut untuk mencari nafkah.

"Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga. Kasihan mereka tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Masyarakat jangan dirugikan dengan alasan pembangunan. Masyarakat lah yang memiliki negara, bukan satu-dua orang atau perusahaan," ujar Yohan dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews, Rabu(8/1/2025).

Selain itu, Yohan menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah oleh satu-dua orang, atau perusahaan pengembang kawasan PSN PIK 2.

"Kalau benar dugaan pagar laut ini dibangun oleh pihak pengembang PSN PIK 2, saya tegaskan negara tidak boleh kalah oleh mereka," ujarnya.

Menurut informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat atau desa terkait pemagaran laut yang berlangsung.