Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pagar Laut Misterius di Tangerang, Rokhmin Dahuri: Negara Tidak Boleh Kalah dari Oligarki 

Rokhmin juga mengungkapkan kasus serupa terjadi di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, di mana terdapat pagar laut sepanjang 8 kilometer.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Pagar Laut Misterius di Tangerang, Rokhmin Dahuri: Negara Tidak Boleh Kalah dari Oligarki 
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
Pagar laut misterius yang berada di pesisir Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (10/1/2025). Pagar tersebut adalah bagian dari pagar laut sepanjang 30,16 Kilometer di perairan Tangerang. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rokhmin Dahuri, mengkritisi polemik pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, yang dilakukan tanpa izin. 

"(Negara) tidak boleh kalah (dari oligarki). Buat saya ini pelajaran berharga, bahwa ini adalah kebrutalan negeri ini. Artinya, pembangunan yang begitu masif 30 kilometer lebih dikit, pagar laut kok tanpa izin," kata Rokhmin saat dihubungi pada Selasa (14/1/2025).

Baca juga: Soal Pagar Laut di Tangerang, Kepala Bakamla: Dengan KKP Saja Bisa Selesai

Rokhmin juga mengungkapkan kasus serupa terjadi di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, di mana terdapat pagar laut sepanjang 8 kilometer. 

"Nah, berarti ini kan negara kalah oleh oligarki," ujar mantan Menteri KKP era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini. 

Baca juga: Soal Pagar Laut di Tangerang, Kepala Bakamla: Dengan KKP Saja Bisa Selesai

Menurutnya, Komisi IV DPR telah menerima laporan dari berbagai elemen masyarakat bahwa pagar laut tersebut diduga dipasang pihak tertentu.

Namun, Rokhmin menegaskan dirinya tak mau mendahului fakta hukum terkait dugaan mayoritas masyarakat tersebut. 

"Cuman kalau dalam kaidah hukum dan ilmiah kan harus dibuktikan dulu, tetapi 95 persen gitu ya, semua pendapat mengarah ke oligarki itu. Ini kan berarti brutal," ucapnya.

Berita Rekomendasi

Dia meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Rokhmin juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara kementerian terkait dengan lembaga penegak hukum agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

"Itu harus segera diusut. Dan menterinya (Menteri KKP) harus bekerja sama dengan instansi penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan seterusnya. Tetapi saya berharap kepolisian dan kejaksaannya pun jangan masuk angin," tegasnya.

 

 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas