TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Massa buruh yang melakukan demo di DPR terdiri dari anggota FSPMI, KSPI, hingga Partai Buruh.

Ada sejumlah tuntutan dari para buruh dalam demo hari ini, di antaranya meminta penghapusan outsourcing dan meminta pemerintah memastikan ketersediaan gas elpiji 3 kg.

Sebelumnya, pada Rabu (5/2/2025), ribuan buruh juga melakukan aksi demo di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait distribusi elpiji 3 kg yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg.

Dalam aksi demo kemarin, para buruh juga meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dipecat karena kebijakannya dianggap menyusahkan rakyat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengeluarkan kebijakan yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg mulai 1 Februari 2025.

Masyarakat hanya bisa membeli gas melon tersebut melalui pangkalan resmi Pertamina dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

Namun, kebijakan tersebut menyebabkan antrean panjang warga di pangkalan-pangkalan gas resmi.

Menanggapi ramainya keluhan warga dan membludaknya antrean di pangkalan gas resmi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg.

Atas arahan Prabowo, pemerintah juga mengaktifkan kembali pengecer elpiji mulai Selasa (4/2/2025) kemarin.

Soroti Polemik Pagar Laut hingga Gas Elpiji 3 Kg

Para buruh kemudian melanjutkan aksi demo hari ini di depan Gedung DPR, dan kembali meminta pemerintah memastikan ketersediaan elpiji 3 kg.

Pantauan Tribunnews, massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan Gedung DPR/MPR RI.

Selain menyoroti ketersediaan elpiji 3 kg, dalam aksi demo kali ini, buruh juga meminta DPR segera mengesahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang melindungi hak buruh.