Hal ini disampaikan Dasco saat menjawab mengenai isu reshuffle kabinet setelah Prabowo sempat memberi sinyal.

"Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. "

"Apakah itu yang dimaksud (reshuffle), kita akan lihat seperti apa," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Saat disinggung mengenai pernyataan Prabowo yang akan menyingkirkan menterinya yang tak bisa bekerja, Dasco mengaku tak tahu secara pasti.

Ia hanya memastikan, para menteri dan wakil menteri telah menandatangani pakta integritas sebelum diangkat.

Di dalam pakta integritas itu, kata Dasco, memuat beberapa pasal yang menjadi bahan evaluasi terkait kinerja para menteri dan wakil  menteri.

"Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tapi kita tahu dalam program kerja asta cita dalam pemenuhan janji kampanye, Pak Prabowo ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat," urai Dasco.

"Jadi begini, menteri atau wamen sebelum diangkat, itu membuat atau menandatangani pakta integritas."

"Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi, apakah itu kemudian dipenuhi atau tidak," jelasnya.

Baca juga: Soroti Polemik Pagar Laut hingga Gas Elpiji 3 Kg, Buruh Minta Prabowo Segera Reshuffle Kabinet

Meski demikian, Dasco mengatakan, merujuk pernyataan Prabowo dan adanya menteri yang tak sejalan, maka tinggal menanti keputusan sang Presiden selanjutnya.

Ia menyebut Prabowo adalah sosok yang terbuka.

Maka dari itu, Dasco mengatakan, apabila Prabowo sudah berbicara terkait para pembantunya, hal tersebut bisa menjadi peringatan.

"Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri, untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," pungkas Dasco, dilansir Kompas.com.

Menteri Bahlil Masuk di Daftar 5 Menteri Layak Diganti Versi Celios

Lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios) sempat merilis survei terkait kinerja dari menteri Prabowo dengan tajuk 'Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan' pada Selasa (21/1/2025).

Salah satu hasil survei tersebut juga menyangkut menteri yang layak di-reshuffle oleh Prabowo.

Celios pun menetapkan para menteri yang perlu di-reshuffle itu berdasarkan bidang kementerian yang dipimpin.

-Menteri Layak di-Reshuffle di Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi, sosok yang perlu di-reshuffle adalah Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi dengan 48 poin.

Tak cuma itu, Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk karena memiliki poin sebanyak -41.

Di sisi lain, Budi Arie juga dianggap sebagai menteri yang tidak terlihat bekerja oleh 30 persen responden yang ditanya.

"30 responden menilai Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan."

"Keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG) juga bukan karena kebijakan dari menteri koperasi. Tetapi, memang sudah ada dalam rancangan awal Badan Gizi Nasional untuk melibatkan koperasi dalam program MBG," demikian keterangan yang tertulis dikutip pada Rabu (22/1/2025).

Budi Arie juga dianggap tidak memiliki terobosan sebagai Menkop terkait pengelolaan koperasi.

Hal ini membuatnya memiliki skor terendah yaitu -39 dalam kategori 'Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Ekonomi selama 100 Hari Pertama'.

-Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Energi dan Lingkungan

Sementara, pada bidang energi dan lingkungan, Celios menempatkan dua menteri sekaligus yang perlu di-reshuffle yakni Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Adapun Raja Juli menjadi menteri yang menempati poin tertinggi sebagai sosok yang layak di-reshuffle yaitu 56 poin.

Raihan poin Raja Juli disusul Bahlil di peringkat kedua yaitu 46 poin.

Raja Juli juga dianggap menjadi salah satu menteri yang dinilai tidak memiliki kontribusi berarti.

Dia bersanding dengan empat menteri lain yaitu Bahlil, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LHK), Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid; dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roslan Roeslani.

"Terhitung 100 hari pemerintahan berjalan, kelima menteri tersebut dinilai tidak memiliki kontribusi berarti dalam mengatasi masalah krisis iklim yang semakin mendesak di Indonesia," tulis Celios.

Selain itu, Raja Juli juga dianggap sebagai menteri yang memiliki skor terendah yaitu -45 terkait kinerjanya di bidang energi dan lingkungan dalam 100 hari pertama Kabinet Prabowo-Gibran.

"Skor ini menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi," tulis Celios.

Sementara, Bahlil dianggap layak di-reshuffle terkait kinerjanya yang buruk dalam efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih.

-Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Sosial dan Politik

Lalu, di bidang sosial dan politik, survei Celios menobatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Sutanto menjadi menteri yang layak di-reshuffle.

Dia memperoleh poin -29 sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam bidang sosial dan politik.

Yandri disusul oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono.

Politisi PAN tersebut layak di-reshuffle karena diduga adanya konflik kepentingan sejak dirinya menjabat.

Selain itu, kebijakan desa yang diterbitkannya dianggap kontroversial.

"Posisi ini tak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya," tulis Celios.

-Menteri yang Layak di-Reshuffle di Bidang HAM

Di bidang hukum dan HAM, ada nama Menteri HAM, Natalius Pigai yang layak untuk di-reshuffle versi survei Celios.

Pigai dianggap tidak terlihat bekerja oleh 40 persen responden lantaran tak ada kebijakan yang berarti dibuat olehnya terkait penegakan HAM.

"Tidak ada kebijakan ataupun rancangan program berarti untuk mengatasi kasus pelanggaran dan kejahatan HAM," tulis Celios.

Dalam 100 hari pertama, Pigai juga dianggap tidak memiliki kinerja yang baik dan memperoleh poin -35.

Penilaian itu berdasarkan kinerja Pigai yang tak lepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik.

Selain itu, kebijakan HAM yang dibuat Pigai dianggap kurang terarah.

"Kritik terhadap kinerjanya tak terlepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik, serta kebijakan HAM yang dinilai kurang terarah dan sering kali berbenturan dengan kewenangan lembaga lain," tulisnya.

Spanduk 'Bahlil No Gas 3 Kg Yes' di Jakarta hingga Bogor

Spanduk bergambar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan tulisan 'Bahlil No Gas 3 Kg Yes' bertebaran di sejumlah titik di Jakarta hingga Bogor, Jawa Barat.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan bertebarannya spanduk tersebut mengindikasikan amarah rakyat kepada sang menteri.

"Spanduk tersebut kiranya bentuk protes rakyat terhadap Bahlil. Protes itu sebagai wujud kekecewaan rakyat atas kebijakan Bahlil mengenai Gas 3 Kg yang telah membuat rakyat harus antri untuk mendapatkan gas tersebut. Bahkan ada rakyat yang meninggal," kata Jamiluddin kepada Tribunnews, Kamis (6/2/2025).

Jadi, lanjut Jamiluddin, spanduk itu memuat pesan, rakyat sudah tidak menghendaki Bahlil Rakyat lebih membutuhkan gas daripada Bahlil.

Hal itu terjadi karena kebijakan Bahli dinilai sangat tidak pro rakyat. Kebijakan itu jauh dari keinginan untuk melayani rakyat.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan yang digaungkan Presiden Prabowo bahwa pemerintahannya prorakyat. Bahkan Prabowo menegaskan akan menindak menterinya yang tidak pro rakyat.

Jamiluddin  mengatakan kebijakan Menteri Bahlil terkait gas 3 Kg bisa menjadi titik perhatian Prabowo.

"Karena itu, saatnya Prabowo me-reshuffle Bahlil. Sebab kebijakan Bahlil dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Prabowo," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta.

Diketahui, spanduk-spanduk tersebut bertebaran di Jakarta dan Bogor. Pantauan TribunnewsBogor.com di lokasi, spanduk ini dipasang tepat di bagian bawah papan reklame.

Spanduk dipasang menggunakan tali plastik yang diikat ke ujung-ujung besi.

Spanduk ini berukuran cukup panjang dengan didominasi oleh warna hijau muda.

Di ujung posternya, dipasang foto wajah Bahlil sambil tersenyum.

“Kalau kemarin belum ada. Mungkin tadi pagi dipasangnya. Saya baru lihat hari ini juga,” kata sopir angkot Rifai saat berbincang dengan TribunnewsBogor.com.

Ia beranggapan, bahwa spanduk dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap Bahlil semenjak Gas 3 kg menghilang dari eceran.

Warga harus rela antre berjam-jam untuk mendapatkan gas melon itu.

“Kalau dilihat tulisannya sih ini soal gas LPG ya. Kemarin-kemarin kan susah tuh. Bahkan istri saya juga antre. Mungkin ini bentuk kekecewaan juga sih ya,” ujarnya.

Ia berharap, Menteri Bahlil melihat spanduk-spanduk kekecewaan ini.

“Diharapkan dia (Menteri Bahlil) lihat ini. Warga kurang senang dengan kebijakan Gas LPG ini,” ujarnya.

Sementara itu, di Kota Bogor , beberapa pangkalan Gas LPG 3 Kilogram sudah disidak oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Hery Antasari.

Hery Antasari mengklaim tidak ada masalah soal pembelian gas LPG 3 kilogram oleh masyarakat di Kota Bogor ditengah gas yang menghilang di eceran-eceran.

“Tapi kalau di kota Bogor dibandingkan dengan daerah lain tidak terlalu bergejolak sebetulnya. Antrian pun tidak ada sampai jadi berita viral dan lain sebagainya,” kata Hery kepada TribunnewsBogor.com usai meninjau pangkalan gas.

Berdasarkan data yang dimilikinya, kebutuhan gas LPG 3 kilogram di Kota Bogor perharinya mencapai angka 39 ribu.

39 ribu itu disebar ke 740 pangkalan dan 38 agen yang ada. Sedangkan pengecer, di Kota Bogor berjumlah sekitar 7 ribu lebih. (tribun network/thf/Tribunnews/TribunBogor)