TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Pembukaan Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) & Yustisi Polisi Militer TNI 2025 di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).

Pada kesempatan itu Agus Subiyanto mengenakan seragam polisi militer TNI Angkatan Darat. 

Selain Panglima TNI, tampak juga KSAL Laksamana Muhammad Ali dan KSAU Marsekal M Tonny Harjono juga mengenakan seragam polisi militer matra masing-masing saat mengikuti upacara tersebut.

Baca juga: Di Depan 1.004 Komandan Satuan TNI, Prabowo Tegaskan Melindungi Tak Cukup dengan Teori Tapi Kekuatan

Tampak juga Wakasad Letjen TNI Tandyo Budi Revita mengikuti upacara.

Upacara diawali pemeriksaan pasukan oleh Panglima TNI, penyematan tanda dimulainya operasi tersebut kepada personel Polisi Militer dari tiga matra, dan pembacaan tekad oleh pasukan khusus TNI.

Tampak juga pasukan khusus dari tiga matra yang berbaris mengikuti upacara tersebut.

Dalam amanatnya, Agus mengatakan operasi gaktib dan operasi yustisi militer TNI merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

Ia menjelaskan hal itu digelar sebagai komitmen TNI dalam menegakkan disiplin hukum dan tata tertib di lingkungan TNI.

Agus menegaskan penegakan disiplin hukum dan tata tertib menjadi hal yang sangat penting karena TNI diberi tugas oleh negara untuk menjadi garda terdepan bangsa di bidang pertahanan.

"Untuk itu operasi yang digelar hari ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga amanat yang sudah diberikan negara kepada TNI, agar kekuatan yang dimilikinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan kepentingan di luar kepentingan tugas pertahanan negara," kata Agus.

Baca juga: DPR Kini Bisa Copot Pimpinan KPK, Kapolri hingga Panglima TNI, Pengamat Sebut Sistem Tak Jelas

Sebagai sebuah operasi penegakan ketertiban dan penegakan hukum, Agus mengingatkan operasi tersebut harus mengedepankan aspek-aspek edukatif, preventif, persuasif.

Hal itu, ucap Agus, agar prajurit TNI menjadi tertib dan taat hukum karena dilandasi oleh kesadaran yang tinggi untuk patuh pada peraturan yang ada.

Ia juga berharap operasi tersebut hendaknya mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Sehingga, diharapkan seluruh lapisan pangkat di lingkungan TNI memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama.

Polisi militer TNI, kata dia, harus menjadi teladan di lingkungan TNI, dengan bertindak profesional dan melakukan langkah hukum secara adil, transparan, dan akuntabel.

Tuntutan profesionalisme polisi militer TNI tersebut, ucap Agus, sejalan dengan program Asta Cita presiden dan wakil presiden RI di mana reformasi hukum menjadi salah satu program prioritas.

"Polisi militer harus mampu menjadi aparat penegak hukum, yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum, tidak hanya di lingkungan TNI namun juga dalam lingkup nasional," ungkapnya.

Agus menekankan enam hal yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan operasi gaktib dan operasi yustisi tersebut.

Pertama, ia menekankan agar tugas operasi tersebut dilaksanakan dengan niat ibadah, tulus dan ikhlas dalam ridho Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil.

Kedua, ia menekankan agar prajurit memegang teguh sumpah prajurit, sapta marga, dan 8 wajib TNI dalam melaksanakan tugas operasi tersebut agar mereka mampu menjalankan tugas secara profesional.

Ketiga, agar mereka selalu waspada dan sigap dalam menghadapi perkembangan situasi yang tidak terduga.

Keempat, agar mereka membina soliditas dan kekompakan bersama seluruh komponen bangsa dengan tidak menunjukkan perilaku yang arogan dan selalu menjaga kepercayaan rakyat.

Kelima, kreatif dan inovatif saat berada di lapangan agar tugas tersebut dapat terlaksana secara optimal.

"Tingkatkan pengawasan dan pengendalian agar operasi ini dapat berjalan sesuai harapan," pungkas Agus.

Tim Intelijen Militer Dikerahkan

Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto usai upacara menjelaskan upacara gelar operasi tersebut diikuti 1.818 personel.

Selain itu, juga dikerahkan 56 unit kendaraan dalam upacara tersebut.

Para peserta merupakan pasukan dari gabungan dari TNI, perwakilan dari Kejaksaan, Beacukai, Imigrasi, Propam Polri, dan Korlantas Polri.

Yusri mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2023 sampai 2024 terjadi penurunan angka pelanggaran oleh personel TNI.

Ia mengatakan pada tahun 2023 tercatat 618 kasus pelanggaran, sedangkan pada tahun 2024 itu tercatat sekitar 416. 

Kegiatan operasi gaktib dan operasi yustisi pada 2025 sendiri, akan digelar sepanjang tahun 2025 secara masif di mana kegiatannya akan dilakukan secara terpadu dan mandiri. 

Ia menjelaskan terpadu maksudnya dilakukan secara gabungan antara TNI dengan kepolisian, bea cukai, imigrasi, atau kejaksaan. 

"Kemudian terkait memang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang kemarin, mungkin rekan-rekan bisa melihat. Memang terjadi pelanggaran, tapi semuanya sudah kita tindaklanjuti. Dari Pom Angkatan, Pomad, Pomal, maupun Pomau," ungkapnya.

"Jadi para tersangka sudah ditahan, kemudian sudah dilakukan penyidikan. Kemudian berkas juga sudah kita limpahkan kepada Otmil maupun Dilmil untuk proses persidangan di peradilan militer," ujar dia.

Ia juga menyatakan dalam operasi tersebut tim intelijen militer akan dikerahkan.

Tim tersebut, ucap dia, akan diterjunkan ke lapangan untuk mengumpulkan data.

"Jadi tim intelijen yang mereka berada di lapangan untuk mengumpulkan data-data apakah memang ini terjadi tindak pidana atau pelanggaran yang memang dilakukan oleh anggota TNI. Dari informasi tim intel ini lah kita akan melaksanakan penindakan di lapangan," pungkas dia.

Operasi Gaktib dan Yustisi 2025 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.