TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi demontrasi mahasiswa meletus pada Senin (17/2/2025) dengan tajuk Indonesia Gelap.

Mahasiswa meluapkan ekspresi ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan pemerintah.

Aksi mahasiswa digelar di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia memicu spekulasi bahwa program pemerintah Presiden Prabowo Subianto menimbulkan kemarahan dan penolakan oleh para mahasiswa. 

Salah satu protes mahasiswa adalah kebijakan Presiden soal efisiensi anggaran, mereka khawatir beasiswa akan berhenti, kenaikan UKT dan tukin dosen tidak dibayarkan.

Fauzan Irvan mantan aktivis BEM SI menuturkan bahwa hal tersebut sebenarnya sudah dijawab oleh pemerintah, saat Menkeu dan DPR memberikan konferensi pers beberapa saat lalu,

"Sebenarnya, pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani dan DPR Sufmi Dasco telah menjelaskan bahwa kekhawatiran itu tidak benar, karena tidak ada penghentian beasiswa dan kenaikan UKT serta tidak dibayarkannya tukin dosen,"  kata Fauzan, Selasa (18/2/2025). 

Terkait tukin dosen, Fauzan Irvan mendesak pemerintah harus memenuhi komitmennya sehingga bisa menentramkan para mahasiswa. "Saya berharap tukin dosen segera di bayarkan oleh pemerintah agar para mahasiswa bisa tentram," minta Fauzan Irfan.

Mantan Presiden BEM UPI Bandung tahun 2018 ini meneruskan bahwa mahasiswa harus tetap kritis menjadi radar rakyat dalam menangkap ketidakberesan di Indonesia namun tetap harus mendukung program pemerintah apabila memang program itu bagus dan sudah di koreksi.

"Mahasiswa memang harus kritis terhadap keadaan bangsa namun di sisi lain apabila program pemerintah bagus dan kekeliruan sudah dikoreksi mesti di dukung juga, " kata Fauzan Irvan.

Mahasiswa perlu mengkaji lagi kebijakan pemerintahan Prabowo mana yang tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa sehingga jadi masukan bagi perbaikan program pemerintahan. 

"Baiknya, dikaji lagi, mana kebijakan atau program yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa agar terjadi perbaikan dalam pelaksanaannya," tutur Fauzan Irvan.

Harus objektif

Aktivis reformasi 98 dari ITB Khalid Zabidi mengatakan mahasiswa mesti objektif dan rasional, perlu memahami pemerintahan Presiden Prabowo baru 100 hari lebih, perlu waktu untuk melakukan evaluasi.

"Mahasiswa perlu memahami, Presiden Prabowo baru 100 hari dan sudah lakukan banyak kebijakan yang pro rakyat dan melakukan terobosan dalam berbagai cara bagaimana bisa menjalankan program terbaik buat rakyat," kata Khalid yang juga adalah kader Partai Golkar.

Kemarahan para mahasiswa ini bisa jadi karena gagalnya komunikasi dan publikasi pemerintah yang tidak sampai kepada mahasiswa sehingga terjadi kesalahpahaman di level masyarakat.