TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar memberikan klarifikasi terkait polemik lokasi rapat Komisi I DPR RI bersama pemerintah yang membahas revisi UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Diketahui Panja Komisi I DPR bersama pemerintah menggelar rapat pembahasan Revisi UU TN di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta.

Menurut Indra, rapat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku di DPR.

Indra menjelaskan bahwa semua rapat yang digelar di luar Gedung DPR harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib (Tatib) DPR RI Pasal 254 yang mengatur bahwa rapat-rapat untuk kepentingan tinggi dapat dilaksanakan di luar gedung DPR dengan persetujuan pimpinan.

Baca juga: Revisi UU TNI Atur 16 Kementerian dan Lembaga Bisa Dijabat Prajurit Aktif, Berikut Daftarnya

"Semua rapat-rapat itu dilaporkan dulu pada pimpinan. Sesuai dengan tatib DPR Pasal 254, rapat-rapat untuk kepentingan tinggi itu dimungkinkan dilakukan di luar gedung DPR dengan persetujuan pimpinan DPR. Jadi semua prosedur itu sudah dilakukan," kata Indra saat dihubungi Tribunnews.com Sabtu (15/3/2025).

Indra juga menjelaskan pertimbangan kenapa akhirnya rapat membahas membahas RUU TNI itu digelar di Hotel Fairmont.

Baca juga: Ketua Bidang Hukum dan Politik GM FKPPI: Revisi UU TNI Penting untuk Perkuat Pertahanan Negara

Ia menjelaskan, rapat tersebut berjalan maraton dan simultan, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan tempat yang sesuai. 

Mengingat rapat yang berlangsung hingga malam hari bahkan dini hari, anggota Komisi I memerlukan tempat istirahat.

"Rapatnya maraton, simultan. Karena rapatnya simultan, membutuhkan waktu yang disiplin lebih ketat. Jadi kalau rapat itu dilakukan sampai malam hari bahkan dini hari, tentu butuh tempat istirahat," ucap Indra.

Terkait pemilihan hotel, Indra mengungkapkan bahwa Sekretariat Komisi I DPR RI telah menghubungi beberapa hotel untuk mencari tempat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. 

Salah satu kriteria utama adalah harga yang terjangkau dengan "government rate" serta fasilitas yang sesuai untuk rapat maraton.

"Teman-teman di Sekretariat Komisi I juga sudah menghubungi beberapa hotel, bukan hanya satu atau dua hotel. Kami mencari hotel yang tersedia dan yang punya kerjasama dengan kita, dengan harga yang terjangkau, sesuai dengan government rate," ucapnya.

Indra juga menegaskan bahwa keputusan untuk memilih Hotel Fairmont bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari pertimbangan berbagai faktor.