Menurutnya, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan aspek perbedaan budaya, sistem aparat, dan lembaga yang ada di masing-masing negara. 

"Kepala daerah harus kreatif, tapi inovasi yang diambil harus melalui kajian yang matang dan terukur, bukan sekadar sensasi yang menciptakan kesan ‘membuli’ pelajar," ungkap Giri.

Anggota Komisi II yang membidangi urusan otonomi daerah itu juga mengingatkan bahwa sebagai negara demokratis, Indonesia harus mengutamakan hak asasi manusia.

Terutama, kata Giri, hak asasi bagi anak-anak. 

"Sebelum meniru kebijakan luar negeri, kita harus memikirkan dampaknya dengan lebih bijak," tutupnya.