Mengenai wacana pembentukan Satgas khusus untuk menangani premanisme ormas, Prasetyo menyatakan hal tersebut masih dalam pertimbangan.

Namun ia menegaskan, proses penegakan hukum tidak menunggu pembentukan tim baru, karena mekanisme penindakan telah berjalan melalui kepolisian dan kejaksaan.

“Tanpa dibentuk pun, tidak segala sesuatu harus diselesaikan dengan menunggu terbentuknya tim. Fungsi-fungsi itu sudah bisa berjalan normal. Melalui teman-teman kepolisian bisa, pembinaan di Kemendagri juga bisa, apalagi kalau sudah masuk ke tindak kriminal, ya polisi bisa langsung menangani,” tegasnya.

“Kalau memang ditemukan tindak pidana, ya sanksi. Apalagi kalau tingkat tindak pidananya sudah tidak bisa ditoleransi,” tutup Prasetyo.

Langkah-langkah konkret yang kini mulai diterapkan pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi sinyal bahwa premanisme ormas tidak lagi ditoleransi. Keberadaan negara ditegaskan kembali untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga, terutama di ruang publik dan lingkungan usaha.