TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kasus kecelakaan kapal penumpang di Indonesia terus berulang.

Terbaru Kapal Motor (KM) Barcelona V terbakar di perairan Talise, Sulawesi Utara.

Tiga orang tewas dan dua orang masih dalam proses pencaharian. 

“Kami sangat prihatin dengan terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang beberapa waktu terakhir. Belum tuntas masalah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, kini KM Barcelona terbakar di perairan Talise yang juga meminta korban jiwa," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Senin (21/7/2025).

"Kami berharap ada langkah terobosan dari Kementerian Perhubungan untuk memastikan kelayakan kapal penumpang di tanah air,” ujar  poltisi PKB ini.

KM Barcelona V yang melayani rute pelayaran Manado-Tahuna dengan tujuan Manado diperkirakan terbakar pada Minggu (20/7/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.

Sejumlah penumpang terpantau meloncat setelah menggunakan pelampung setelah melihat bagian atas KM Barcelona V mengeluarkan api dan memunculkan asap hitam pekat. 

Empat orang meninggal dunia dalam kecelakaan itu.

Huda mengatakan terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang di Indonesia harus menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan. Apalagi berdasarkan data yang ada hampir 90 persen kecelakaan kapal di Indonesia dipicu oleh faktor kelalaian manusia.

“Artinya jika ada pengawasan ketat dari pihak berwenang maka potensi kecelakaan fatal yang bisa merenggut nyawa manusia bisa ditekan seminimal mungkin,” katanya. 

Dia mengungkapkan bentuk kelalaian manusia pemicu kecelakaan kapal mulai dari kurangnya pemeliharaan mesin, kelebihan muatan, hingga tidak diperhitungkannya stabilitas muatan.

Maka penting dilakukan evaluasi terhadap standar operating procedure (SOP) Pelayaran di Indonesia.

“Kami menilai perlu evaluasi dan perbaikan SOP Pelayaran menyangkut prosedur muatan, pengelolaan navigasi, hingga prosedur perawatan. Selain itu harus dipastikan jika jumlah penumpang dan muatan memang sesuai dengan kapasitas kapal,” katanya. 

Huda menilai terus berulangnya kecelakaan kapal di Indonesia menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dari Kementerian Perhubungan.