TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWNU), Joko Suprianto mendukung langkah Pemerintah membuka konsesi tambang untuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

APWNU adalah organisasi yang dibentuk untuk mewadahi pelaku usaha pertambangan yang berlatar belakang warga Nahdlatul Ulama (NU), termasuk pemilik tambang, kontraktor, investor, dan pelaku jasa pertambangan lainnya.

APWNU resmi dikukuhkan pada Agustus 2024 dan berkantor di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Menurutnya, pemanfaatan tambang dapat mendukung kemaslahatan umat.

Dirinya mendorong penerapan tambang yang baik dan berkelanjutan atau good mining.

"Maunya kita good mining. Sementara yang kedua kita menginginkan agar semua serba legal. Yang ketiga, kalau manfaat itu tentu kami nanti akan memanfaatkan hasilnya untuk masyarakat," kata Joko melalui keterangan tertulis, Rabu (23/7/2025).

Hal tersebut diungkapkan oleh Joko pada APWNU Investor Club Golf Tournament 2025.

Joko mengatakan kolaborasi dengan ekosistem pertambangan juga dibutuhkan untuk mengelola tambang yang baik.

"Sehingga kita harus berkolaborasi dengan perusahaan yang lebih dulu. Sehingga terjadi satu kerjasama, permodalan bisa dibantu, ilmu juga bisa dibantu," katanya.

Selain itu, Joko menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi, membangun kolaborasi, serta mendorong terciptanya ekosistem pertambangan yang berkelanjutan dan inklusif.

Ketua Panitia, Doddy Dewayadi, menjelaskan manfaat turnamen ini bagi ekosistem tambang. 

"Turnamen ini akan menjadi agenda tahunan APWNU,” ujarnya.

Baca juga: Pro dan Kontra Ormas Keagamaan di Sidang MK Soal Izin Tambang

Turnamen ini diikuti oleh beragam peserta, mulai dari pemilik WIUPK, kontraktor, supplier tambang, investor, konsultan, asosiasi industri, hingga tokoh masyarakat serta perwakilan pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam.