Prabowo Sindir Pihak Nyinyir: Mau Kerja Baik, Tetap Dibilang Tidak Ada yang Benar

Presiden juga kembali menyoroti kasus beras premium oplosan.

Beras premium padahal berisi beras subsidi yang dibungkus ulang.

Praktik tersebut merugikan negara hingga Rp 100 triliun per tahun.

"Itu paket diganti beras yang disubsidi ini ditempel katanya beras premium harganya tambah Rp 5.000, Rp 6.000. ini menurut saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini nggak bener, ini pidana yang saya katakan kurang ajar itu, serakah," katanya.

Kepala Negara mengatakan telah memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menangani kasus tersebut.

Hal itu sesuai dengan perintah konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden mengaku geram dengan praktik tersebut karena selama ini negara memberikan subsidi pada sektor pertanian.

Namun, subsidi seperti benih, pupuk, pestisida, dan infrastruktur seperti waduk dan irigasi malah dimanfaatkan segelintir orang yang mengambil keuntungan secara curang.

"Gimana enggak mendidih kita dengar itu saudara-saudara, Rp 100 triliun. Berarti kalau saya biarkan ini terus dalam 5 tahun kita akan hilang Rp 1.000 triliun," pungkasnya.