TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Rancangan APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR Jakarta pada 15 Agustus 2025, menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah. Secara keseluruhan, dukungan fiskal pemerintah mencapai Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi di tahun 2026.

Perihal ini, Dewan Energi Nasional (DEN) menilai upaya peningkatan produksi migas sudah pada jalurnya. DEN merupakan lembaga nasional yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional, serta bertugas merumuskan kebijakan, menetapkan rencana umum, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor.

Anggota DEN, Abadi Poernomo mengatakan, data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat ada peningkatan lifting minyak sebanyak 4.000 barel per hari (bph) dari 576.000 di pertengahan 2024 ke 580.000 pada tahun 2025.

Namun angka ini masih alami kesenjangan jika dilihat dari kebutuhan BBM nasional sebesar 1,5 juta bph. Hal ini membuat RI masih memerlukan impor baik berbentuk minyak mentah atau produk jadi BBM untuk mencukupi kebutuhan harian nasional.

“Peningkatan lifting minyak ini sudah on track untuk target 1 juta bph. Namun, memang masih ada kesenjangan antara kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang mencapai sekitar 1,5 juta bph dengan hasil lifting. Kondisi ini pun akhirnya memaksa kita untuk masih impor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk jadi BBM,” kata Abadi kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya untuk mengatasi impor energi ini, target produksi 1 juta bph menjadi sasaran utama untuk mencapai swasembada energi nasional. 

Swasembada energi dinilai menjadi sebuah lompatan besar dibandingkan sekadar ketahanan energi. Sebab Swasembada berarti seluruh kebutuhan energi primer nasional dapat dipenuhi dari sumber-sumber dari dalam negeri. 

Terkait ini, Abadi menjelaskan bahwa SKK Migas sudah menjalankan sejumlah strategi untuk meningkatkan produksi migas, mulai dari eksplorasi ekstensif untuk menemukan cadangan baru hingga reaktivasi sumur-sumur tua yang tersebar di berbagai wilayah. 

“Meskipun sumur-sumur tua mungkin hasilnya kecil-kecil, tetapi kalau banyak akan menjadi banyak juga,” kata Abadi.

Ia juga mengusulkan pemerintah menemukan cadangan baru, mengingat sumber daya fosil lambat laun akan habis.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak mengingatkan pentingnya peran hulu migas agar transisi energi tidak justru membahayakan stabilitas ekonomi dan program hilirisasi. Sebab, porsi energi fosil dalam bauran energi nasional masih dominan yakni di atas 80 persen. 

Menurutnya peningkatan produksi hulu migas bisa jadi langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus menguatkan fondasi energi nasional.

“Proses transisi energi harus berjalan mulus dengan mengombinasikan sumber daya fosil dengan energi terbarukan secara bertahap. Terlebih lagi, peningkatan produksi hulu migas bisa menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat fondasi energi nasional,” jelas Ali.

Namun upaya ini menuntut optimalisasi sumur eksis maupun mencari potensi cadangan baru.

Berdasarkan data SKK Migas, sampai pertengahan tahun 2025 sudah selesai 409 pengeboran sumur. Angka ini meningkat 14 persen dibanding periode serupa tahun lalu sebanyak 358 sumur. Kegiatan workover juga telah menyelesaikan 517 sumur atau meningkat 6 persen dan kegiatan well service mencapai 20.644 kegiatan atau naik 12 persen.