TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mempercepat peningkatan produksi pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan besar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menyasar sekitar 80 juta penerima. 

Meski pasokan saat ini tercatat surplus, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa jumlah tersebut belum cukup untuk mendukung skala program MBG.

“Surplus tahun ini sekitar 3 juta, cukup sampai tahun depan. Tapi kalau untuk MBG, jumlahnya sangat besar. Kita butuh percepatan,” ujar Zulkifli Hasan di kawasan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (2/9/2025).

Untuk itu, pemerintah akan membuka lahan-lahan baru dan mempercepat produksi komoditas utama seperti padi, jagung, ayam, telur, daging, dan hortikultura. 

Langkah ini merupakan bagian dari instruksi Presiden terkait percepatan swasembada pangan, air, dan energi yang diterima Zulhas beberapa hari lalu.

“Produksi pangan harus dipacu, baik dari sisi lahan maupun distribusi. Ini bukan hanya soal MBG, tapi juga ketahanan nasional,” tambahnya.

Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. 

Dengan kebutuhan logistik yang masif, pemerintah kini fokus memastikan pasokan pangan tersedia secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

Baca juga: Tiga Organisasi Pelajar Desak Pemerintah Utamakan Produk Lokal di Program Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian juga mendorong peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara GPM Serentak dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan sebagai wujud nyata dari makna kemerdekaan. 

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian besar terhadap sektor pangan.

“Seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden sangat atensi tentang pangan. Di antaranya Beliau menyampaikan kalau merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi merdeka kita mampu untuk memberi makan rakyat kita sendiri, swasembada pangan,” katanya.

Mendagri menegaskan, GPM menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, khususnya beras.

Dari total stok Bulog sekitar 4 juta ton, sebanyak 1,3 juta ton akan digelontorkan untuk menjaga stabilitas harga melalui beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).